Revisi UU Pilpres harus mencerminkan semangat yang ada di dalam UUD 1945.
Yang paling penting, DPR harus memperhatikan bunyi pasal 6A ayat 2 UUD 1945 yaitu, Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum
Demikian disampaikan pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, dalam diskusi bertema "Revisi UU Pilpres, Demi Prinsip Keadilan untuk Semua" yang digelar oleh Fraksi Gerindra, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1).
Dia tegaskan, revisi UU Pilpres jangan cuma berkutat di angka presidential threshold (PT). Dalam praktik pemilihan umum di seluruh dunia dan negara demokrasi maju, pasti ada angka ambang batas dan usai aturan itu relatif langgeng.
"Yang jadi persoalan adalah soal jadwal. Berhubung di pasal 6A ayat 2 menentukan pasangan capres/cawapres diajukan parpol atau gabungan parpol sebelum pemilihan umum, bukan sebelum pilpres," tegasnya.
Namun menurutnya, kalau secara praktis muncul aturan yang hanya memungkinkan dua pasangan untuk bertarung di pemilihan, maka itu bertentangan dengan konstitusi.
"Desain UUD kita demi menjaga kebhinekaan," tegas mantan Ketua MK itu.
Kontroversi muncul karena dalam UU 42/2008 tentang Pilpres ada pasal yang mewajibkan capres mengantongi dukungan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah. Angka itu sebelumnya pernah digugat ke MK pada Februari 2009.
Pakar tata negara, Margarito Kamis, pernah menerangkan hal senada. Para pembentuk pasal 6A UUD 45 sama sekali tidak memaksudkan ada pembatasan dengan angka-angka. Perdebatan di Badan Pekerja MPR pada waktu itu menghendaki pemilu berlangsung bersamaan. Sedangkan pada varian kedua, pemilihan legislatif adalah ajang kontestasi calon presiden. Jadi, parpol yang ikut pemilu sudah menjual nama capres mereka. Dua partai yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu legislatif itulah yang pasangan calonnya dibawa ke pemilihan presiden
Sedangkan Jimly mengatakan, pada saat pembentukan pasal itu ada perdebatan dan berkembang penafsiran "sebelum pemilihan umum DPR atau sebelum Pilpres?".
"Timbul kesimpulan praktis bahwa untuk memperkuat dukungan ke presiden maka diperlukan dukungan mayoritas partai," jelasnya.
Maka setelah itu timbullah pengertian soal koalisi. Kenyataannya, koalisi berjalan dalam tiga tahap yaitu sebelum pemilihan presiden, setelah pemilihan presiden, dan ketika ketika pemerintahan berjalan. Tiga tahap koalisi itu mempunyai harga yang berbeda-beda karena komitmennya berbeda-beda.
"Itu yang jadi masalah di sistem kita yang presidensil. Maka harus dikembalikan ke niat awal, yaitu dijadwalkan bersamaan dengan pemilihan umum. Itu untuk mencegah transaksi. Kalau yang itu dipersoalkan itu, maka tidak perlu ada angka ambang batas," terangnya.
Dengan demikian, koalisi pun cuma dua kali yaitu sebelum pemilihan presiden dan sesudah pemerintahan berjalan.
"Jadi tidak ada jegal menjegal. Jadi potensi itu kita serahkan pada rakyat. Jangan biarkan nafsu kita untuk menjegal," serunya.
[ald]
