Ferdiansyah: Kenaikan Anggaran Kurikulum 2013 Berpotensi Jadi Hambalang Jilid II

. Tercium ada potensi penyimpangan anggaran kurikulum 2013 yang selama ini di gembar-gemborkan Kemendikbud menjadi mega skandal proyek Hamlang Jilid II. Pasalnya, semula pemerintah mengangarkan biaya sebesar Rp 684,4 miliar kemudian secara tiba-tiba membengkak menjadi Rp 1,457 triliun dengan rincian anggaran pencetakan buku sebesar Rp 1,03 triliun dan biaya pelatihan guru sebesar Rp 422 miliar.

"Persoalannya dari mana asalnya pergeseran anggaran sampai sebesar itu. Kalau terjadi perubahan anggaran, sesuai Pasal 15 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara setiap terjadi pergeseran anggaran seyogyanya harus mendapatkan persetujuan DPR. Jika tidak, bisa dikenakan sanksi pidana, sekalipun persoalan kurikulum merupakan domain pemerintah, tapi DPR juga punya kewajiban dan tanggung jawab moral sesuai peran dan fungsinya melakukan control," kata anggota Panja Kurikulum Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, beberapa saat lalu (Selasa, 29/1).

Menurut Ferdiansyah, salah satu poin krusial dari pembengkakan anggaran kurikulum 2013 adalah soal pengadaan buku berisi kompetensi inti dan dasar mulai dari tingkat SD hingga SMU/SMK. Anggaran buku ini menjadi persoalan serius sekaligus membuktikan Kemendikbud tidak prosesional karena draf pengadaan buku sama sekali tidak memiliki standard an manajemen secara professional, teramsuk soal penulisan yang baik, penerbitan produk maupun distribusi agar memenuhi standar 3M (murah, mutu dan merata).

Ferdiansyah pun mempertanyakan political will pemerintah, khususnya Kemendikbud, untuk membuat buku-buku murah kepada siswa, sehingga orang tua tidak merasa terbebani dengan buku-buku baru. Sebab masih banyak cara yang harus dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran, termasuk pula soal sosialisasi dan pelatihan para guru. Dan selama ini, upaya peningkatan mutu guru belum sepenuhnya berjalan efektif, khususnya guru-guru yang ada di daerah pendalaman.

Dia mengakui, saat ini Panja kurikulum sedang menghimpun masukan dari berbagai kalangan mulai dari LSM, praktisi pendidikan, guru besar maupun pengamat sebagai pembobotan pembahasan materi kurikulum. Sementara sudah ada dua opsi dari aspirasi publik yang berkembang di panja. Opsi pertama kelompok yang menolak, dan kedua meminta penundaan. Dan yang jelas, kesimpulan sementara secara akademis dan teknis pelaksanaan kurikulum 2013 oleh Kemendikbud yang memaksakan kurikulum baru dalam jangka waktu enam bulan sangat dirasakan kurang.

Ferdiansyah menjelaskan, berdasarkan pengalaman empirik sejatinya pelaksanaan kurikulum yang berjalan selama tiga tahun saja masih belum terselesaikan secara tuntas, apalagi kalau cuma enam bulan waktu yang disediakan. Dengan demikian sangat tidak beralasan bila Mendikbud yang memaksakan pelaksanaan kurikulum pada tahun ajaran baru 2013/2014.  

"Saya khawatir kalau waktu yang disediakan hanya enam bulan maka hasilnya sudah dapat dipastikan kurikulum 2013 hanya produk copy paste dan jangan sampai pemerintah menjadikan guru sebagai kambing hitam yang dianggap tidak mampu melaksanakan kurikulum. Karena itu, FPG DPR tidak mau guru dijadikan kambing hitam dan rakyat dijadikan korban dari kegagalan kebijakan pemerintah," demikian Ferdiansyah. [ysa]