Batal IPO, PT Pos Revisi Belanja Modal

RMOL. PT Pos Indonesia (Persero) akan merevisi anggaran dana belanja modal (capex) menyusul tidak disetujuinya penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) oleh pemerintah.

Pos Indonesia diketahui sudah menganggarkan capex Rp 873,365 miliar. Dana tersebut rencananya untuk investasi anak perusahaan Rp 580 miliar, investasi properti Rp 10,5 miliar serta alokasi untuk aset tetap Rp 235,687 miliar.

“IPO tidak jadi sehingga kami merevisi ulang belanja modal. Nanti akan dirapatkan kembali dengan pemegang saham (Kementerian BUMN),” ujar Direktur Utama Pos Indonesia I Ketut Mardjana.
Karena itu, BUMN logistik ini meminta suntikan dana melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada pemerintah. Menurutnya, PMN tersebut untuk mengembangkan logistik serta lini bisnis perseroan.

Karena itu, BUMN logistik ini meminta suntikan dana melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada pemerintah. Menurutnya, PMN tersebut untuk mengembangkan logistik serta lini bisnis perseroan.

Ketut mengaku saat ini Pos Indonesia memiliki enam lini bisnis, yakni Pos Kurir Indonesia, Pos Logistik Indonesia, Pos Jasa Keuangan Indonesia, Pos Ritel Indonesia, Pos Property Indonesia dan Pos Bhakti Wasantara.

Menurut dia, produk andalan Pos Indonesia ke depan berupa surat pos, paket pos dan jasa keuangan. Perseroan juga berencana membangun 300-400 Pos Shop di seluruh Indonesia. Untuk itu, Pos Indonesia akan bekerja sama dengan Indomart dan 7 Eleven.

Selain itu, untuk mengembangkan Pos Property Indonesia, perseroan mulai memanfaatkan lahan yang berada di lapangan banteng, Jakarta Pusat untuk dibangun hotel. Bahkan, perseroan tengah mengincar perusahaan logistik yang sudah memiliki jaringan ke beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura.

“Sebelum merealisasikan rencana tersebut, kami akan mencari konsultan yang punya jaringan ke luar negeri untuk mengetahui kekuatan perusahaan yang sedang kami incar,” tuturnya.

Untuk mengakuisisi perusahaan logistik tersebut, Pos Indonesia membutuhkan dana Rp 350 miliar. Dana itu dapat diperoleh dari hasil penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) yang rencananya dilaksanakan tahun ini.

“Karena pemerintah sudah memutuskan IPO Pos Indonesia tidak dapat dilakukan tahun ini, kami berharap pemerintah dapat memberikan penyertaan modal,” ungkap Ketut. [Harian Rakyat Merdeka]