Berita

ilustrasi

Bisnis

Negarawan Center: Rupiah Jangan Diredenominasi Sebelum Pemerintahan Baru Terbentuk

KAMIS, 24 JANUARI 2013 | 11:50 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Pemerintah dan DPR diminta untuk tidak memberlakukan penyederhanaan nominal rupiah atau redenominasi sebelum pemerintahan baru pasca SBY terbentuk.

Permintaan ini disampaikan karena ada kekhawatiran program redenominasi rentan dijadikan bahan bancakan kekuatan-kekuatan politik menjelang Pemilu 2014.

"Redenominasi ini sepintas sederhana. Tetapi di banyak negara ia mengalami kegagalan. Saya khawatir kalau dipaksakan sebelum pemerintahan baru terbentuk, program ini mengalami kegagalan karena faktor politik dan politik uang," ujar Direktur Negarawan Center Johan O. Silalahi kepada Rakyat Merdeka Online dalam perbincangan beberapa saat lalu (Kamis, 24/1).


Menurut Johan, SBY juga perlu mendukung pemberlakuan program redenominasi ini hingga pemerintah baru terbentuk. Dengan demikian, dia dapat meyakinkan publik bahwa dirinya dan kekuatan politiknya tidak punya kepentingan lain di balik program ini.

Terhitung sejak kemarin (Rabu, 23/1), Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia mulai mensosialisasikan program redenominasi. Salah satu bagian penting dari sosialisasi itu adalah memberikan penjelasan kepada publik bahwa redominasi tidak sama dengan pemangkasan nilai mata uang atau sanering yang pernah dilakukan di era 1960an silam.

Pemerintah telah mengajukan draft RUU tentag Redenominasi ke DPR dan pembahasannya akan dilakukan pada Program Legislasi Nasional tahun ini.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo ketika berbicara pada acara “Kick Off Konsultasi Publik Perubahan Harga Rupiah Redenominasi” kemarin mengakui bahwa di beberapa negara, seperti Rusia, Brazil, Argentina dan Zimbabwe, program ini mengalami kegagalan.

"Redenominasi adalah penyederhanaan nominal rupiah disertai dengan penyederhanaan nominal yang sama atas harga barang dan jasa, sehingga daya beli masyarakat tidak berubah. Ini berbeda dengan sanering dimana pemotongan nominal rupiah tidak disertai penyesuaian harga barang, sehingga daya beli masyarakat turun," ujar Agus. [guh]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

UPDATE

DPR Minta Evaluasi Perlintasan Usai Insiden Tabrakan Argo Bromo-KRL

Selasa, 28 April 2026 | 00:15

KRL Sempat Menabrak Taksi Sebelum Diseruduk KA Argo Bromo

Selasa, 28 April 2026 | 00:04

Kedaulatan Data RI jadi Sorotan di Tengah Gejolak Geopolitik

Senin, 27 April 2026 | 23:46

Tim SAR Berjibaku Evakuasi Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur

Senin, 27 April 2026 | 23:24

Kereta Argo Bromo Tabrak KRL di Bekasi Timur, KAI Masih Investigasi

Senin, 27 April 2026 | 23:10

Heboh Anggaran Baju Dinas Pemprov Sumsel Tembus Rp3 Miliar

Senin, 27 April 2026 | 22:30

Kuasa Hukum Thio: Jangan Korbankan Terdakwa Atas Kesalahan Negara

Senin, 27 April 2026 | 22:28

Rocky Terkekeh Dengar Candaan Prabowo Soal “Disiden” di Istana

Senin, 27 April 2026 | 22:11

Kejati Sumut Geledah Kantor Satker Perumahan Usut Dugaan Korupsi Proyek Rusun

Senin, 27 April 2026 | 22:11

KAI Fokus Evakuasi Penumpang di Stasiun Bekasi Timur

Senin, 27 April 2026 | 22:06

Selengkapnya