Berita

ilustrasi

Bisnis

Negarawan Center: Rupiah Jangan Diredenominasi Sebelum Pemerintahan Baru Terbentuk

KAMIS, 24 JANUARI 2013 | 11:50 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Pemerintah dan DPR diminta untuk tidak memberlakukan penyederhanaan nominal rupiah atau redenominasi sebelum pemerintahan baru pasca SBY terbentuk.

Permintaan ini disampaikan karena ada kekhawatiran program redenominasi rentan dijadikan bahan bancakan kekuatan-kekuatan politik menjelang Pemilu 2014.

"Redenominasi ini sepintas sederhana. Tetapi di banyak negara ia mengalami kegagalan. Saya khawatir kalau dipaksakan sebelum pemerintahan baru terbentuk, program ini mengalami kegagalan karena faktor politik dan politik uang," ujar Direktur Negarawan Center Johan O. Silalahi kepada Rakyat Merdeka Online dalam perbincangan beberapa saat lalu (Kamis, 24/1).


Menurut Johan, SBY juga perlu mendukung pemberlakuan program redenominasi ini hingga pemerintah baru terbentuk. Dengan demikian, dia dapat meyakinkan publik bahwa dirinya dan kekuatan politiknya tidak punya kepentingan lain di balik program ini.

Terhitung sejak kemarin (Rabu, 23/1), Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia mulai mensosialisasikan program redenominasi. Salah satu bagian penting dari sosialisasi itu adalah memberikan penjelasan kepada publik bahwa redominasi tidak sama dengan pemangkasan nilai mata uang atau sanering yang pernah dilakukan di era 1960an silam.

Pemerintah telah mengajukan draft RUU tentag Redenominasi ke DPR dan pembahasannya akan dilakukan pada Program Legislasi Nasional tahun ini.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo ketika berbicara pada acara “Kick Off Konsultasi Publik Perubahan Harga Rupiah Redenominasi” kemarin mengakui bahwa di beberapa negara, seperti Rusia, Brazil, Argentina dan Zimbabwe, program ini mengalami kegagalan.

"Redenominasi adalah penyederhanaan nominal rupiah disertai dengan penyederhanaan nominal yang sama atas harga barang dan jasa, sehingga daya beli masyarakat tidak berubah. Ini berbeda dengan sanering dimana pemotongan nominal rupiah tidak disertai penyesuaian harga barang, sehingga daya beli masyarakat turun," ujar Agus. [guh]

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

UPDATE

Parlemen dan Pemerintah Sepakat Lanjutkan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan

Kamis, 25 Juni 2026 | 18:09

Caddy Diduga Dianiaya di Lapangan Golf Tangerang, Polisi Diminta Turun Tangan

Kamis, 25 Juni 2026 | 17:38

Menkes: AI Tak Bisa Gantikan Sentuhan Dokter kepada Pasien

Kamis, 25 Juni 2026 | 17:29

TNI Turun ke Sawah, DPR: Bukan Dwifungsi tapi Optimalisasi

Kamis, 25 Juni 2026 | 17:17

RI Berkomitmen dalam Transisi Energi Melindungi Lingkungan dan Pekerja

Kamis, 25 Juni 2026 | 17:15

Trump Sebut Erdogan Nyaris Seret Turki ke Perang Iran

Kamis, 25 Juni 2026 | 17:09

Indonesia Masih Jadi Destinasi Investasi Menjanjikan di Kawasan

Kamis, 25 Juni 2026 | 17:04

Peran Bos Maktour Travel Fuad Hasan Dikuliti KPK, Bakal Tersangka?

Kamis, 25 Juni 2026 | 17:00

Dokter Tifa Jalani Sidang Perdana di PN Jaktim 2 Juli

Kamis, 25 Juni 2026 | 16:50

JMSI Desak Pengembalian Akun IG Hensa yang Hilang Usai Kritik MBG

Kamis, 25 Juni 2026 | 16:46

Selengkapnya