Berita

ilustrasi

Bisnis

Negarawan Center: Rupiah Jangan Diredenominasi Sebelum Pemerintahan Baru Terbentuk

KAMIS, 24 JANUARI 2013 | 11:50 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Pemerintah dan DPR diminta untuk tidak memberlakukan penyederhanaan nominal rupiah atau redenominasi sebelum pemerintahan baru pasca SBY terbentuk.

Permintaan ini disampaikan karena ada kekhawatiran program redenominasi rentan dijadikan bahan bancakan kekuatan-kekuatan politik menjelang Pemilu 2014.

"Redenominasi ini sepintas sederhana. Tetapi di banyak negara ia mengalami kegagalan. Saya khawatir kalau dipaksakan sebelum pemerintahan baru terbentuk, program ini mengalami kegagalan karena faktor politik dan politik uang," ujar Direktur Negarawan Center Johan O. Silalahi kepada Rakyat Merdeka Online dalam perbincangan beberapa saat lalu (Kamis, 24/1).


Menurut Johan, SBY juga perlu mendukung pemberlakuan program redenominasi ini hingga pemerintah baru terbentuk. Dengan demikian, dia dapat meyakinkan publik bahwa dirinya dan kekuatan politiknya tidak punya kepentingan lain di balik program ini.

Terhitung sejak kemarin (Rabu, 23/1), Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia mulai mensosialisasikan program redenominasi. Salah satu bagian penting dari sosialisasi itu adalah memberikan penjelasan kepada publik bahwa redominasi tidak sama dengan pemangkasan nilai mata uang atau sanering yang pernah dilakukan di era 1960an silam.

Pemerintah telah mengajukan draft RUU tentag Redenominasi ke DPR dan pembahasannya akan dilakukan pada Program Legislasi Nasional tahun ini.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo ketika berbicara pada acara “Kick Off Konsultasi Publik Perubahan Harga Rupiah Redenominasi” kemarin mengakui bahwa di beberapa negara, seperti Rusia, Brazil, Argentina dan Zimbabwe, program ini mengalami kegagalan.

"Redenominasi adalah penyederhanaan nominal rupiah disertai dengan penyederhanaan nominal yang sama atas harga barang dan jasa, sehingga daya beli masyarakat tidak berubah. Ini berbeda dengan sanering dimana pemotongan nominal rupiah tidak disertai penyesuaian harga barang, sehingga daya beli masyarakat turun," ujar Agus. [guh]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

KPK Benaran Sakit Jiwa, Gedung Merah Putih Mending untuk Merawat ODGJ

Kamis, 16 Juli 2026 | 19:00

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Cara Cek Status Eligible Magang Kemnaker 2026, Alasan Tidak Lolos Verifikasi

Jumat, 17 Juli 2026 | 20:22

Prabowo Segera Luncurkan Motor Listrik Buatan Anak Bangsa

Jumat, 17 Juli 2026 | 20:19

Panglima: TNI AD Sumbang 55 Persen Produksi Beras Nasional 2026

Jumat, 17 Juli 2026 | 19:53

Profil Slavko Vincic, Wasit Final Piala Dunia 2026

Jumat, 17 Juli 2026 | 19:26

Ini Alasan Kejagung Belum Tahan Febrie Adriansyah

Jumat, 17 Juli 2026 | 19:19

Halaqah Pra Muktamar NU Diawali Khataman Al-Qur'an dan Doa Bersama

Jumat, 17 Juli 2026 | 19:17

Prabowo Putuskan Bangun Minimal 30 Pabrik Bioetanol di Indonesia

Jumat, 17 Juli 2026 | 19:16

Jadwal Final dan Perebutan Posisi 3 Piala Dunia 2026: Spanyol vs Argentina, Prancis Tantang Inggris

Jumat, 17 Juli 2026 | 19:07

Pertamina Patra Niaga Bantah Isu Transporter Enggan Salurkan BBM di Sumut

Jumat, 17 Juli 2026 | 18:41

Pramono Buka Jalan Alumni PKM Berdakwah di Masjid Milik Pemprov DKI

Jumat, 17 Juli 2026 | 18:41

Selengkapnya