Berita

JJ RIZAL/IST

Wacanakan Pindah Ibukota, Mereka Tak Paham Jakarta

SABTU, 19 JANUARI 2013 | 16:23 WIB | LAPORAN:

Hasil studi banjir di Jabodetabek yang sudah dirilis berbagai pakar baik dalam maupun luar negeri sepertinya tidak pernah dipelajari oleh pemerintah pusat maupun DKI Jakarta. Buktinya, saat banjir melumpuhkan sebagian besar wilayah Jakarta seperti saat ini yang keluar justru wacana pemindahan ibukota.

"Mereka (pemerintah pusat dan Jakarta) tidak mengerti soal Jakarta, main pindah-pindah saja ibukota, hanya perlu political will dari mereka sebetulnya untuk mengubah Jakarta," tegas sejarawan Betawi, JJ Rizal kepada wartawan di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (19/1).

Jakarta, menurut Rizal, sudah kelebihan beban sehingga diperlukan kebijakan non populer seperti urbanisasi dan relokasi. Kebijakan non populer ini diambil agar tercipta harmoni antara sungai, resapana hujan dan lahan hijau yang sudah hampir musnah akibat bludakan penduduk Jakarta.


"Jakarta sekarang itu jadi kota abu-abu (yang penuh beton) bukan kota hijau yang ramah dengan manusia, Jakarta 2015 bakal ada 20 juta jiwa, sudah tidak ada lagi ruang," paparnya.

Ia berpendapat, justru cukup kantor-kantor kementerian saja yang dipindahkan dari Jakarta. Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, misalnya. Mestinya kantor tersebut berada di wilayah timur Indonesia. Begitu juga dengan Kementerian Kehutan dan Kementerian Pertanian, sebut Rizal, yang seyogyanya berkantor di Kalimantan dan Sumatera. Menurut Rizal, sampai saat ini pun pemerintah tidak bisa menjawab alasan wacana pemindahan ibukota.

"Tidak layak dijadikan ibukota itu karena apa? butuh proses memang. Terus nanti kalau ibukota yang dipindahin itu rusak, loe pindah lagi," sindirnya.

Belajar dari pengalaman sejarah, ia akui memang semasa pemerintahan penjajahan Belanda VOC juga pernah dilakukan pemindahan pusat ibukota. Siklusnya pun 200 tahun sekali. Pertama pada tahun 1825, kemudian di tahun 1625 di Jayakarta yang kini berubah nama menjadi Jakarta dan jika dihitung maka pemindahan ibukota akan terjadi pada tahun 2030.

"Kalau pemerintah pusat dan Jakarta tidak ada political will, maka pemindahan ibukota akan terjadi," demikian Rizal. [wid]


Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

Cetak Rekor 4 Hari Beruntun! Emas Antam Nyaris Tembus Rp2,6 Juta per Gram

Rabu, 24 Desember 2025 | 10:13

Saham AYAM dan BULL Masuk Radar UMA

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:55

Legislator PKB Apresiasi Langkah Tegas KBRI London Laporkan Bonnie Blue

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:44

Prabowo Bahas Kampung Haji dengan Sejumlah Menteri di Hambalang

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:32

Pejabat Jangan Alergi Dikritik

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:31

Saleh Daulay Dukung Prabowo Bentuk Tim Arsitektur Perkotaan

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:26

Ribuan Petugas DLH Diterjunkan Jaga Kebersihan saat Natal

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:21

Bursa Asia Bergerak Variatif Jelang Libur Natal

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:13

Satu Hati untuk Sumatera: Gerak Cepat BNI & BUMN Peduli Pulihkan Asa Warga

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:04

Harga Minyak Naik Jelang Natal

Rabu, 24 Desember 2025 | 08:54

Selengkapnya