Psikolog Politik: SBY Harus Bedakan Kepemimpinan yang Kuat dengan yang Otoriter

Rakyat memimpikan pemimpin yang tegas, berani mengambil kebijakan yang membahayakan popularitasnya tapi membawa kebaikan untuk seluruh rakyat.

"Kita memerlukan tokoh kuat, tegas dan berani ambil keputusan. Itu hakikat pemimpin. Pemimpin bukan orang yang cari aman," tegas pakar psikologi politik, Hamdi Muluk, kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Rabu, 16/1).

Itu dikatakannya menanggapi kuliah umum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Indonesia Democracy Outlook yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, kemarin. Menurut SBY, tokoh yang dipersepsikan publik sebagai strongman, potensial membahayakan kehidupan demokrasi yang sedang dibangun bangsa Indonesia.

Strongman bisa menindas rakyat dengan dalih untuk kepentingan nasional. Karena itu, SBY lebih menganjurkan memperkuat sistem dan institusi demokrasi daripada memimpikan pemimpin yang kuat. Dengan sistem dan institusi yang kuat, maka demokrasi akan terjaga dengan baik.

Profesor Hamid Muluk mengatakan, pernyataan itu ada benarnya dan juga ada tidak benarnya. Dia garisbawahi, pemimpin yang kuat yang dibutuhkan dalam konteks Republik Indonesia kekinian adalah dia yang berani pertaruhkan segalanya untuk kepentingan publik, bukan tokoh yang cuma pikirkan popularitas.

"Jadi, untuk itu tidak mungkin tokoh lemah," tegasnya.

Karakter kepemimpinan yang kuat harus tegas dipisahkan dari sifat kepemimpinan otoriter. Dalam psikologi politik, terangnya, kepribadian yang otoriter bisa diakibatkan gangguan kejiwaan yang membuat seseorang itu tidak mau dikritik atau anti demokrasi.

"Sekarang, kecenderungannya, semua pemimpin yang otoriter pasti tidak laku, tergusur. Itu terbukti di banyak negara akhir-akhir ini," ucapnya.

Hamdi berharap SBY tidak salah kaprah dan melakukan penggiringan opini yang salah.

"Jangan disamakan kepemimpinan yang kuat dengan kepemimpinan yang otoriter. Kita perlu pemimpin tegas, kuat dan berani ambil risiko demi rakyat. Tapi tidak untuk yang otoriter," ucapnya. [ald]

Berita

Psikolog Politik: SBY Harus Bedakan Kepemimpinan yang Kuat dengan yang Otoriter

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU