Persiapan menuju 2014 akan ramai di tahun ini. Dan tepat di pembukaan tahun, seruan SBY yang mengajak para kandidat calon presiden untuk berkompetisi secara terbuka berkumandang.
Tak pelak lagi seruan dari presiden itu diamini oleh para politisi yang namanya sudah disebut-sebut akan mendeklarasikan diri atau dicap sebagai kandidat ideal oleh sebagian publik.
Seperti Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. Sejak medio tahun lalu, namanya kian kuat sebagai calon presiden alternatif idaman. Tapi, sebagian lagi membantahnya karena sebagai bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, Mahfud identik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Mahfud mengatakan, seorang yang mau jadi calon presiden pada 2014 mendatang tidak usah malu-malu untuk tampil ke publik menyatakan kesiapan dan sekaligus menyampaikan visi-misi.
"Pernyataan Pak SBY itu benar dan saya setuju. Itu sudah sering dinyatakan oleh Pak SBY. Saya setuju, agar siapa pun yang ingin jadi Presiden supaya terang-terangan saja agar rakyat mulai mengenal dan menilai kapasitasnya," kata Mahfud kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 3/1).
Mahfud mengaku bukan orang yang malu-malu. Sebab kalau dalam politik malu-malu, sambungnya, bisa tergilas dan hilang dari arena. "Saya tak malu-malu. Untuk apa malu-malu dan harus malu kepada siapa?" katanya meyakinkan.
SBY sepertinya memancing keberanian orang-orang yang seperti dikatakan Mahfud tadi, malu-malu tapi mau.
Begitu pula, anggota Dewan Pembina Partai Nasdem, Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto. Eks Panglima TNI itu sepakat agar para tokoh yang mengincar kursi presiden untuk tidak malu-malu tampil ke publik menyatakan kesiapan menjadi calon presiden. Termasuk dirinya.
"Menurut saya memang harus begitu juga ya. Kita tidak boleh lagi malu-malu untuk menyampaikan bahwa kita punya keinginan atau tidak punya keinginan untuk maju," jelasnya, kepada Rakyat Merdeka Online, di kesempatan terpisah.
Masalahnya, ada orang-orang tertentu belum punya partai, atau seperti dirinya, belum diusung partai sebagai capres.
Beda dengan Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto; Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakie; Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa; atau Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang sudah diputuskan di partai masing-masing sebagai capres.
Masuk akal apa yang dikatakan Endriartono. Tapi, contohlah Si Raja Dangdut, Rhoma Irama. Rhoma bukan orang partai. Namanya tidak pernah diangkat publik sebagai kandidat. Namun, lambat laun dengan modal percaya diri yang amat tinggi, dia terus mempromosikan dirinya ke berbagai elemen masyarakat. Tak pedulikan semarak survei, Rhoma keukeuh mengatakan bahwa dirinya mempunyai massa pendukung yang telah memintanya untuk maju.
Alhasil, pedangdut yang pernah terjerat kasus SARA itu, dilirik petinggi PKB. Entah serius atau cuma untuk mendongkrak basis massa, PKB lmenetapkannya sebagai salah satu kandidat capres.
Di sisi lain, kubu Wiranto sepakat dengan SBY. Para tokoh yang memang mengincar kursi presiden tidak boleh malu-malu tampil ke publik menyatakan kesiapan dan sekaligus menyampaikan visi-misi.
"Saya kira tepat apa yang dikatakan SBY," jelas Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin
Pengamat politik, Syahganda Nainggolan, masuk dalam barisan yang menentang seruan SBY. Dia menilai permintaan presiden terlalu pagi. Dia ingatkan, banyak hal proses yang masih harus dilalui sebelum partai menentukan capres, atau seseorang mendeklarsikan diri sebagai capres.
"SBY itu terlalu maju. SBY terlalu cepat," ujar Syahganda Nainggolan.
Selain parpol mesti menunggu hasil pemilihan legislatif, partai politik dan para tokoh yang dinilai layak maju juga masih menunggu kepastian revisi dan hasil uji materi UU 42/2008 tentang Pemilihan Presiden.
"Tahapannya itu kan menunggu dulu UU Pilpres apakah nanti 20 persen, 15 persen atau seperti kata (mantan Ketua MK) Jimly (Asshiddiqie) tidak perlu ada ambang batas," unjar Syahganda.
Masih kata Syahganda, dorongan SBY itu sepertinya ingin menyinggung salah satu tokoh yang dinilai SBY paling potensial menjadi penggantinya.
"Lebih bagus SBY tunjuk orang. Siapa yang dimaksud yang malu-malu," tegasnya.
Di sisi lain polemik motif politik SBY beredar pula spekulasi apa yang melatarbelakangi seruan untuk kompetisi terbuka itu. Yang memahami alur drama politik ketika SBY masih menjabat menteri koordinator politik, hukum dan keamanan di kabinet Megawati Soekarnoputri, mungkin mengangguk-anggukkan kepala atas spekulasi ini.
SBY mungkin tengah mengevaluasi karir politiknya menjelang Pilpres 2004. Mungkin, SBY sedang mengevalusi bahwa sikap dia dalam momentum 2004 itu kurang baik, sehingga SBY meminta capres untuk tidak mencontoh. Atau, SBY tidak mau dia "ditelikung" sebagaimana ia "menelikung" Presiden Megawati Soekarnoputri pada waktu silam.
Kisah yang beredar di kelompok oposisi, di ujung masa jabatannya sebagai Presiden, Megawati Soekarnoputri memanggil beberapa menteri yang saat itu marak diusung sebagai calon presiden. Mereka adalah Menko Polhukam SBY dan Menteri Perhubungan Agum Gumelar. Di saat yang sama, Megawati juga memanggil Wakil Presiden Hamzah Haz.
Saat itu, SBY digosipkan sudah melakukan gerilya untuk pancalonannya. Namun, di depan Mega, SBY tegas dan meyakinkan bahwa dirinya tidak akan maju dalam Pilpres, dan akan tetap berada dalam Kabinet Gotong Royong. Disebutkan, SBY sampai mengucapkan dan memastikan hingga tiga kali, bahwa ia tidak akan maju.
Ternyata di kemudian hari, SBY maju dalam Pilpres bersama dengan Jusuf Kalla, serta diusung oleh Partai Bulan Bintang dan Partai Demokrat. Tentu saja, majunya SBY ini disertai dengan beberapa babak drama lain, termasuk pengunduran diri dari Menko Polhukam setelah ada babak "didzalimi" oleh Taufik Kiemas.
Lepas dari segala perdebatan itu, bagaimana sikap sebagian pembaca Rakyat Merdeka Online atas seruan SBY itu cukup menarik untuk dicermati.
Sejak sepekan lalu, redaksi membuka poling dengan pertanyaan Presiden SBY meminta para tokoh nasional yang akan masuk dalam bursa pencapresan 2014 untuk menyatakan kesiapan dan visi misinya secara terbuka pada rakyat sejak sekarang. Bagaimana pendapat Anda atas saran SBY itu?
Sampai tulisan ini diturunkan, responden yang menyatakan Sangat Setuju mencapai 46 persen. Yang Setuju mencapai 27 persen. Sangat Tidak Setuju sebanyak 19 persen dan yang Tidak Setuju 7,9 persen.
Dari pandangan redaksi, hasil poling ini memperlihatkan keinginan sebagian besar pemilih agar kompetisi politik berjalan sehat, rakyat mampu sejak dini menimang-nimang daftar kandidat dan memantau lebih lekat rekam jejak dan reputasi calon.
Meski tak gambarkan sikap masyarakat umum, bisa dibilang kali ini mayoritas responden satu suara dengan Presiden SBY.
[ald]
