Berita

ist

Olahraga

Polri Gembok Saja Stadion yang Akan Dipakai ISL dan LPI

SABTU, 05 JANUARI 2013 | 11:35 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Polri tidak mengeluarkan izin bagi penyelenggaraan dua kompetisi sepakbola nasional yang berseteru, Indonesia Super League (ISL) dan Liga Primer Indonesia (LPI).

Kebijakan tersebut mendapat apresiasi. Dan jika ada pihak yang melanggar ketentuan tersebut, Polri harus bersikap tegas menangkapnya.

"Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, sebaiknya polisi menggembok stadion yang akan dipakai ISL dan LPI," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane, dalam siaran persnya yang diterima pada Sabtu pagi (5/1).


IPW mengingatkan bahwa salah satu peran Polri adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Jika ada kelompok atau kegiatan yang mengarah pada pemecahbelahan kesatuan bangsa, Polri harus bertindak tegas. Sebab itu, tindakan polisi yang tidak memberi izin pada ISL dan LPI adalah sebuah langkah yang sangat tepat. Neta menyebutnya sebagai sebuah langkah untuk mempersatukan anak-anak bangsa yang bertikai di sepakbola nasional.

IPW berharap para suporter dan masyarakat sepakbola maupun pemerintah mendukung langkah positif yang diambil Polri. Sebab, tindakan Polri itu merupakan sebuah terobosan untuk mengkonsolidasikan dan menyatukan sepakbola nasional agar bisa solid dan melahirkan tim-tim sepakbola nasional yang mampu menjadi kebanggaan bangsa tanpa ada aksi perbudakan gaya baru, tanpa ada aksi tipu-tipu dan kejahatan tidak membayar gaji pemain.

IPW juga memberi apresiasi pada The Jak (suporter klub Persija) yang melakukan aksi menuntut gaji para pemain Persija yang tertunggak agar segera dibayarkan. IPW juga mendukung langkah Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI) yang berjuang agar 22 klub penunggak gaji pemain bertanggungjawab.

Berkaitan dengan itu, IPW mengimbau para suporter dan APPI agar melaporkan kasus penipuan gaji tersebut ke Mabes Polri. [ald]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya