Ketika kaum pemuda berhasil membuka benteng demokrasi di negeri ini pada tahun 1998 silam, banyak orang yang memanfaatkannya dengan masuk partai tanpa memperhatikan etika, moral,dan taat pada hukum. Akhirnya demokrasi jadi ajang popularitas dan ajang uang.
Demikian disampaikan, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi, saat jadi pembicara dalam acara diskusi dengan tema "Membedah Demokratisasi dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia" yang digelar di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta (Minggu, 30/12).
Menurut Adhie, kepemimpinan itu harus lahir dari pergolakan pemikiran, pergulatan, barulah akan melahirkan pemimpin yang tegas dan kredibel. Bukan seperti sekarang kepemimpinan itu lahir dari iklan.
"Namun saya tetap percaya demokrasi berkembang, kita tidak boleh pesimis karena proses demokrasinya seperti ini. Seperti kita lihat pemilukada sudah mulai dewasa seperti di DKI Jakarta. Sehingga menghasilkan pemimpin yang sesuai harapan rakyat," ujar Adhie.
Sambung mantan jurubicara presiden Gus Dur ini, salah satu indikasi jalannya demokrasi itu adalah dengan penegakan hukum.
"Tahun 2012 yang kita lalui sudah nampak cahaya penegakan hukum, ini penting untuk penegakan demokrasi,"
Namun secara keseluruhan menurut Adhie, di Indonesia sekarang demokrasi berjalan tanpa ada penegakan hukum yang menyeluruh. Walau KPK sudah mulai menampakkan tajinya untuk membenahi demokrasi dengan dijadikannya menteri aktif sebagai tersangka.
"Kami menyarankan pada Boediono sebaiknya jangan menunggu sebagai tersangka, sebaiknya segera mengundurkan diri agar tidak menodai kepercayaan rakyat. Beberapa pimpinan partai yang dibahas di KPK, dan kwartal satu di 2013 harus diselesaikan agar tidak menjadi pertikaian politik. Orang-orang tersebut, Hatta Rajasa, Muhaimin Iskandar, Agus M (Menkeu), Gita Wiryawan, Anas Urbaningrum. Kami dari masyarakat sipil mendukung penegakan hukumnya," paparnya.
[ian]
