BPH Migas Diminta Buktikan Kolusi Pertamina & Hiswana

Pemerintah diminta tidak gampang menyalahkan rakyat atas jebolnya alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) sub­sidi. DPR meminta tudingan dugaan kolusi antara Hiswana Migas dan Pertamina dibuktikan.

DPR menilai, tudingan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bahwa ada kecurangan yang dilakukan Per­ta­mina dan Himpunan Wira­swas­ta Nasional Migas (Hiswa­na) bisa menjadi skandal besar bila benar terbukti.

“Kalau ini benar, wah ini skan­dal besar. Dengan catatan benar,” ujar Anggota Komisi VII DPR Bobby Rizaldi usai Diskusi Pu­blik di Universitas Trisakti, Ja­karta, Selasa (18/12/2012).

Bobby mengaku telah men­de­ngar tuduhan yang disampaikan BPH Migas tersebut melalui me­diamassa. Namun, BPH Mi­gas belum memberikan data-data ter­kait kasus itu ke­pada DPR.

“Kita juga mendengar dari me­dia, tapi sampai saat ini kita be­lum mendapatkan itu datanya,” sambungnya.

Pihaknya berjanji akan segera menyelidiki perkara tersebut. “Sesuai fungsi pengawasan dari DPR, kita kan harus melakukan monitoring,” tukas Bobby.

Sebagai informasi, meski Per­tamina dan Hiswana Migas mem­bantah, BPH Migas menilai ada pelanggaran dalam praktik pen­jualan BBM subsidi dengan harga Rp 4.300 (seharusnya Rp 4.500) di depot Pertamina ke­pada His­wana.

Meski memang ada fee senilai Rp 200 untuk Hiswana sebagai imbalan menyalurkan BBM sub­sidi, menurut BPH Migas, se­ha­rus­nya fee itu tidak dipo­tong dari transaksi di depot. Pasalnya, bisa saja Hiswana me­nye­leweng­kan BBM subsidi yang dibelinya di depot sebelum sampai ke SPBU.

“Sekarang begini, beli di depot Rp 4.300, 10 kiloliter, 10 kiloliter ini bisa nggak tepat sam­pai ke SPBU 10 kiloliter? Karena ini bisa lari kemana-mana. Ini yang menye­babkan po­tensi pe­nyalah­gunaan,” jelas Di­rektur BPH Migas Djoko Sis­wanto.

Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) 2012 jebol ka­rena membengkaknya biaya sub­sidi BBM yang mencapai Rp 216,8 triliun. Dalam APBN, un­tuk BBM subsidi sudah di­tetapkan se­besar 40 juta kilo­liter (kl). Namun, pada Oktober 2012 pemerintah me­nam­­bah kuota BBM menjadi 44 juta kl. Hal itu menimbulkan pen­dapat bah­wa subsidi BBM sangat mem­bebani APBN sehingga harus se­gera di­pangkas.

Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani menegaskan, pe­mang­­ka­san subsidi BBM oleh pemerin­tah sangat tidak tepat. Apa­lagi, alasannya akibat borosnya peng­gunaan BBM subsidi.

Polisiti Partai PDI-P ini tidak se­tuju dengan tudingan peme­rintah yang menganggap rakyat boros.

“Karena selama ini jebol­nya BBM itu bukan karena rakyat yang makin boros mengguna­kan BBM. Tak ada kaitannya dengan tudingan pemborosan BBM oleh rakyat yang meng­aki­batkan APBN defisit. Tetapi ka­rena pe­merintah tidak cerdas dan tak serius untuk melakukan kon­trol supaya APBN tidak je­bol,” kata­nya dalam diskusi ber­sama Per­himpunan Pro­fe­sio­nal Indonesia.

Seharusnya, kata Dewi, peme­rintah menambah subsidi untuk masyarakat secara luas. Seperti subsidi moda transportasi ditam­bah, subsidi infrastruktur untuk pembangunan pedesaan dan subsidi kesehatan.

“Ya pemerintah harus bisa me­layanai keperluan dan kebutuhan dari rakyatnya. Kalau tidak mam­pu, ngapain jadi peme­rintah,” kritiknya.

Menurut Dewu, rencana peme­rin­tah dan berbagai kalangan yang akan memangkas angka subsidi dan akan menaikkan har­ga BBM, dianggap sebagai peng­khianatan kepada rakyat.

“Ini kan tidak fair, pemerintah harusnya lakukan dulu berbagai per­baikan, tero­bo­san, peng­he­ma­tan sebelum meng­ambil sikap ter­akhir berupa pemangkasan sub­sidi. Ini akan me­rugikan rak­yat sendiri,” jelasnya. [Harian Rakyat Merdeka]