Berita

wiranto

Berbeda dengan Prabowo, Wiranto Tak Menyesal Tak Ambil Alih Kekuasaan pada Tahun 1998

RABU, 19 DESEMBER 2012 | 16:37 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto mengaku tidak menyesal atas keputusannya yang tidak menggunakan kesempatan untuk mengambil alih pemerintahan pada tahun 1998 lalu.

Pernyataan Wiranto ini berbeda dengan kelakar mantan Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen (Purn) Prabowo Subianto. Kemarin, dalam sebuah ceramahnya di Jakarta, Prabowo mengaku menyesal tidak melakukan kudeta pada saat kerusuhan massal tahun 1998 silam.

"Saya tidak menyesal dan tidak akan pernah menyesal karena tidak menggunakan Inpres 16/1998 yang memungkinkan saya untuk mengambil alih kekuasaan. Karena saya tidak ingin mengorbankan rakyat," ungkap Wiranto.

Ketua Umum Partai Hanura  ini mengatakan hal tersebut dalam acara Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dengan tema “Kepemimpinan Nasional dalam Membangun Peradaban Bangsa" dalam Sesi Taaruf Nasional bertemakan Visi Kebangkitan Peradaban Bangsa di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (19/12).

Penegasan tersebut disampaikan Wiranto menjawab pertanyaan peserta mengapa pada tahun 1998, Wiranto tidak mengambil kesempatan mengambil alih kekuasaan. Padahal dia memiliki payung hukum untuk memegang kekuasaan nasional pada saat itu.

"Saya ingin mendapatkan kepercayaan rakyat sebagai pemimpin secara konstitusional. Oleh karena itulah saya mengikuti Pilpres dalam Pemilu yang demokratis serta mendirikan Partai Hanura 4 tahun yang lalu," ujarnya.

Wiranto mengungkapkan, jika dirinya pada saat itu menggunakan Inpres tersebut untuk mengamankan demonstrasi yang terjadi, termasuk mengosongkan DPR/MPR dari demontrasi puluhan ribu mahasiswa, para stafnya memperkirakan sedikitnya akan timbul 250 korban jiwa dari kalangan mahasiswa. Dia tidak ingin hal tersebut terjadi.

"Saya tidak ingin negara Indonesia diembargo oleh negara-negara maju karena militer melakukan pengambil alihan kekuasaan. Apalagi saat itu perekonomian kita sedang terpuruk dengan nilai dolar mencapai Rp 15 ribu rupiah per US$ 1 dolar," tegasnya. [zul]



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Denny Indrayana Optimistis MK Diskualifikasi Gibran

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:05

Harga Minyak Dunia Membara, Rupiah Kembali Dekati Rp18.000 per Dolar AS

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:03

Prabowo Pimpin Upacara HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:55

Nonton Film ‘Istimewa’ Bareng Penyandang Disabilitas, Legislator PKS Dorong Kesetaraan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:49

Masuknya RG Jadi Wantimpres Pelajaran untuk Tak Terlalu Anti Kekuasaan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:43

Ribuan Prajurit Dikerahkan Dalam HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:34

SBY dan Jokowi Kompak Hadir di Upacara HUT Ke-81 TNI

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:33

IHSG Positif di Awal Perdagangan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:32

Profil Komandan Upacara HUT Ke-81 TNI Letjen TNI Lucky Avianto

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:18

KPK Telusuri Dugaan Setoran dari Wajib Pajak Sektor Pertambangan di Banjarmasin

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:17

Selengkapnya