Berita

wiranto

Berbeda dengan Prabowo, Wiranto Tak Menyesal Tak Ambil Alih Kekuasaan pada Tahun 1998

RABU, 19 DESEMBER 2012 | 16:37 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto mengaku tidak menyesal atas keputusannya yang tidak menggunakan kesempatan untuk mengambil alih pemerintahan pada tahun 1998 lalu.

Pernyataan Wiranto ini berbeda dengan kelakar mantan Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen (Purn) Prabowo Subianto. Kemarin, dalam sebuah ceramahnya di Jakarta, Prabowo mengaku menyesal tidak melakukan kudeta pada saat kerusuhan massal tahun 1998 silam.

"Saya tidak menyesal dan tidak akan pernah menyesal karena tidak menggunakan Inpres 16/1998 yang memungkinkan saya untuk mengambil alih kekuasaan. Karena saya tidak ingin mengorbankan rakyat," ungkap Wiranto.

Ketua Umum Partai Hanura  ini mengatakan hal tersebut dalam acara Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dengan tema “Kepemimpinan Nasional dalam Membangun Peradaban Bangsa" dalam Sesi Taaruf Nasional bertemakan Visi Kebangkitan Peradaban Bangsa di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (19/12).

Penegasan tersebut disampaikan Wiranto menjawab pertanyaan peserta mengapa pada tahun 1998, Wiranto tidak mengambil kesempatan mengambil alih kekuasaan. Padahal dia memiliki payung hukum untuk memegang kekuasaan nasional pada saat itu.

"Saya ingin mendapatkan kepercayaan rakyat sebagai pemimpin secara konstitusional. Oleh karena itulah saya mengikuti Pilpres dalam Pemilu yang demokratis serta mendirikan Partai Hanura 4 tahun yang lalu," ujarnya.

Wiranto mengungkapkan, jika dirinya pada saat itu menggunakan Inpres tersebut untuk mengamankan demonstrasi yang terjadi, termasuk mengosongkan DPR/MPR dari demontrasi puluhan ribu mahasiswa, para stafnya memperkirakan sedikitnya akan timbul 250 korban jiwa dari kalangan mahasiswa. Dia tidak ingin hal tersebut terjadi.

"Saya tidak ingin negara Indonesia diembargo oleh negara-negara maju karena militer melakukan pengambil alihan kekuasaan. Apalagi saat itu perekonomian kita sedang terpuruk dengan nilai dolar mencapai Rp 15 ribu rupiah per US$ 1 dolar," tegasnya. [zul]



Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pertunjukan ‘Ada Apa dengan Srimulat’ Sukses Kocok Perut Penonton

Minggu, 28 Desember 2025 | 03:57

Peran Indonesia dalam Meredam Konflik Thailand-Kamboja

Minggu, 28 Desember 2025 | 03:33

Truk Pengangkut Keramik Alami Rem Blong Hantam Sejumlah Sepeda Motor

Minggu, 28 Desember 2025 | 03:13

Berdoa dalam Misi Kemanusiaan

Minggu, 28 Desember 2025 | 02:59

Mualem Didoakan Banyak Netizen: Calon Presiden NKRI

Minggu, 28 Desember 2025 | 02:36

TNI AL Amankan Kapal Niaga Tanpa Awak Terdampar di Kabupaten Lingga

Minggu, 28 Desember 2025 | 02:24

Proyek Melaka-Dumai untuk Rakyat atau Oligarki?

Minggu, 28 Desember 2025 | 01:58

Wagub Sumbar Apresiasi Kiprah Karang Taruna Membangun Masyarakat

Minggu, 28 Desember 2025 | 01:34

Kinerja Polri di Bawah Listyo Sigit Dinilai Moncer Sepanjang 2025

Minggu, 28 Desember 2025 | 01:19

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya