Kementerian ESDM Belum Siap Konversi BBM Ke Gas

.Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai, kegagalan program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas karena ketidaksiapan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Hal itu disampaikan Dirjen Ang­garan Kemenkeu Herry Purnomo menanggapi pernyataan Kemen­terian ESDM yang menga­takan program konversi BBM ke gas dihambat Kemen­keu.

“ESDM yang belum siap me­­lakukan konversi,” tegas Herry di Nusa Dua, Bali, kemarin.

Menurut dia, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012, pemerintah me­nye­­diakan dana ke Kementerian yang dipimpin Jero Wacik itu un­tuk program konversi BBM ke gas.

Jumlah anggaran konversi BBM ke gas dalam APBN dan APBN Perubahan sebesar Rp 2 tri­liun yang terdiri dari Rp 200 miliar untuk converter kit dan Rp 1,8 triliun untuk infrastruktur CNG (Compressed Natural Gas).

Untuk mendukung program tersebut, kemudian terbit Perpres No.64/2012. Dalam Perpres itu di­sebutkan, untuk  2012, penye­dia­an dan pemasangan converter kit dilaksanakan Menteri ESDM ber­koordinasi dengan Menteri Per­industrian. “Jadi 2012 itu tang­gung jawab Menteri ESDM un­tuk converter kit, pengadaan sam­pai pemasangan,” ujarnya.

Tapi, lanjut Herry, Kemen­te­rian ESDM menugaskan pembu­at­an converter kit ke Per­tamina baru pada 28 Agustus 2012. “Kita melihat dalam perkem­ba­ngannya itu ternyata dari awal ESDM tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut karena sampai Oktober-November penga­daan converter kit belum jelas,” sem­prot Herry.

Kemudian, lanjutnya, untuk pemba­ngu­nan infrastruktur CNG juga perlu waktu 7 bulan. Pada­hal, Agustus baru keluar penuga­sannya dan jika dihitung sudah le­wat tahun anggaran.

Selanjutnya September, Ke­men­­keu menerima surat dari Ke­men­terian ESDM. Pertama, me­reka min­ta penegasan alokasi ang­garan. Kedua, mengusulkan mul­tiyears baik untuk pembangunan CNG maupun penyelesaian con­verter kit 2012 ke 2013.

“Kita menga­takan tidak dapat dipenuhi dalam rapat di kantor Menko Per­ekonomian,” katanya.

Alasannya, dana di dalam Daf­tar Isian Penggunaan Angga­ran (DIPA) APBN dan APBN Peru­bahan 2012 itu harus dilak­sanakan satu tahun. Sedangkan untuk mul­tiyears, tahun kedua harus jelas dananya. “Ini 2013 kita belum me­lihat rencana alo­kasinya. Bahkan sampai APBN 2013 diketok pun ternyata nggak ada alokasinya,” terang Herry.

Kemudian, lanjut Herry, Ke­menterian ESDM juga meminta untuk di-carry over ke 2013 ka­rena konversi BBM ke gas tak bisa dilak­sanakan di 2012. Na­mun, Kemen­keu tegaskan tidak bisa karena UU No.17/2004 me­­nga­­takan anggaran itu dimulai da­­ri 1 Januar-31 Desember.

Kalau program itu mau dija­lankan lagi, menurut Herry, Ke­menterian ESDM harus meng­usulkannya lagi di dalam APBN Perubahan 2013.

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengatakan, prog­ram konversi BBM ke gas pada 2013 diperkirakan tertunda. Hal ini di­sebabkan pengadaan ber­bagai fa­silitas pendukung konversi tidak bisa selesai pada 2012.

“Belum ada lampu hijau dari Menteri Keuangan untuk pakai mul­tiyears. Kalau tender terus berjalan dan selesai tahun depan, nanti bayarnya pakai uang siapa,” kata Rudi.

Hapus Subsidi Solar

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zaka­ria mengusulkan pemerintah menghapus subsidi untuk BBM jenis solar. Pasalnya, bensin jenis itu paling banyak diselundupkan ke pertambangan.

“Menghapus subsidi solar akan lebih dimaklumi masyarakat ke­timbang mempermasalahkan sub­sidi BBM untuk jenis pre­mium,” kata Sofyano.

Namun, kata dia, pemerintah ha­­rus tetap mensubsidi solar bagi kendaraan angkutan umum pelat kuning dan nelayan. Dihapus­kannya subsidi solar akan mene­kan penyalahgunaan oleh industri.

Sofyano mengatakan, kenda­raan angkutan barang yang se­la­ma ini masih menggunakan pe­lat hitam agar dibuat kebijakan ber­alih ke pelat kuning sehingga bisa pakai solar. Namun, peng­hapusan subsidi solar juga harus dibicara­kan pemerintah dengan pihak Or­ganda (Organisasi Ang­kutan Darat).

“Pendistribusian solar subsidi harus dilakukan se­cara tertutup dengan menggu­na­kan smart card agar tepat sasaran,” sarannya.

Sofyano menambahkan, de­ngan ditetapkannya solar hanya untuk kendaraan angkutan pelat kuning dan bagi kebutuhan ne­layan, maka kuotanya bisa dihe­mat sekitar 5 juta kiloliter (KL).

“Artinya pemerintah bisa meng­­hemat subsidi sekitar Rp 20 triliun,” tandasnya.

Untuk diketahui pada 2013, kuota solar subsidi ditetapkan 15,11 juta KL. Berdasarkan data Badan Pengatur Hilir Mi­nyak dan Gas Bumi (BPH Migas) selama periode Januari-Oktober 2012, penyelewengan BBM jenis solar paling tinggi. [Harian Rakyat Merdeka]