Proyek MRT Sudah Mendesak

Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta harus memiliki moda transportasi massal yang cepat, aman dan nyaman. Karena itu, pembangunan transportasi massal berbasil rel seperti Mass Rapid Transit (MRT), dinilai wajib dan mendesak dibangun di Jakarta.

Pengamat transportasi publik dari Universitas Trisakti Yayat Su­priyatna menegaskan, Pem­prov DKI wajib membangun MRT di Jakarta.

“Pembangunan MRT di Jakarta tidak boleh ditun­da-tunda lagi. Tidak boleh diakal-akalin untuk ditunda. Pokoknya, wajib diba­ngun dengan segera,” katanya.

Terkait pengkajian ulang yang dilakukan Pemprov DKI terha­dap biaya proyek MRT yang dini­lai mahal, Yayat menilai, hal itu merupakan langkah transparansi yang dilakukan Gubernur DKI Ja­karta Joko Widodo (Jokowi).

Dalam kajian ulang tersebut, harus dipastikan harga pem­ba­ngunan MRT tidak lebih mahal dari negara-negara Asia lain yang terlebih dulu sudah membangun MRT. Kajian juga untuk menge­tahui teknologi dari Jepang lebih canggih dari MRT negara lain, serta mengetahui harga riil pro­yek dan bukan harga titipan.

Kajian ulang yang dilakukan, paparnya, tidak akan meng­gang­gu jadwal yang telah ditetapkan, yaitu pada 2016, MRT akan ber­operasi. Sebab, menurutnya, bila perencanaan fisik MRT sudah ma­tang, aka pembangunannya pun dapat dipercepat.

“Jokowi meminta keterbu­ka­an. Harga proyek yang riil­nya. Ja­ngan terlalu tinggi, sehing­ga membebani masyarakat. Juga disesuaikan dengan dinamika pertumbuhan ruang untuk 20 ta­hun ke depan,” tutur Yayat.

Namun ia menyatakan, kebe­radaan MRT saja tidak akan me­mecahkan masalah kemacetan di Jakarta. MRT hanya dapat men­jadi alternatif moda tran­spor­tasi massal utama untuk me­nga­tasi kemacetan. “Pemprov DKI juga tetap harus punya program lain untuk me­ngatasi kemacetan, se­lain MRT,” tutur Yayat.

Pengamat transportasi lainnya Agus Pambagio juga berpenda­pat, bila Jakarta mau menjadi ibu­kota yang beradab seperti negara lain, ma­ka MRT sebagai trans­portasi massal harus ada. “Kalau tidak ada MRT, akan jauh ter­tinggal,” katanya.

Menurut Agus, kajian ulang yang dilakukan Jokowi merupa­kan langkah kehati-hatiannya. Sebab, tak hanya MRT yang di­kaji ulang, tapi juga monorel. Dari berbagai paparan yang di­lakukan PT MRT Jakarta selaku staf im­plementing agency, dia men­ja­min Jokowi sudah mema­hami betul pro­ses pendanaan MRT. Yaitu, an­tara pemerintah In­donesia de­ngan Jepang, di ma­na Pemprov DKI menjadi imple­im­plementing agency.