Berita

mahfud md

Politik

MAFIA NARKOBA

Mahfud MD: Sudi Silalahi Tak Paham Beda Menduga dan Menuduh

SABTU, 10 NOVEMBER 2012 | 09:39 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD tak mau memperpanjang polemik atas pernyataannya bahwa mafioso narkoba ikut main dalam pemberian grasi dari Presiden SBY kepada dua terpidana narkoba baru-baru ini.

Pernyataan Mahfud itu menyinggung kalangan Istana. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, misalnya, tadi malam (8/11) mengatakan siap menerima sanksi apapun jika terbukti melakukan penyimpangan dan berada di bawah pengaruh mafia narkoba.  

Sudi juga mengatakan, bila Mahfud tidak bisa menjelaskan dan membuktikan tuduhan itu, maka ia harus menerima sanksi secara ksatria pula.

"Saya berharap kita bisa menyelesaikan masalah ini secara terbuka dan tuntas, demi martabat dan kehormatan kami semua, yang bertugas di lembaga kepresidenan," demikian antara lain dikatakan Sudi Silalahi.

Dengan ringan Mahfud menjawab serangan balik Sudi Silalahi itu. Dalam salah satu pesan yang dikirimkannya kepada seorang sahabatnnya, Mahfud mengatakan persoalan itu tak perlu diseriusi.

"Pak Sudi tak paham bedanya menduga dan menuduh. Tak ada di dunia ini orang menduga sesuatu lalu punya konsekuensi hukum. Kalau menuduh harus menyebut subyek dan memang tak boleh," ujarnya. 

"Jadi saya tak perlu melakukan apa pun karena hanya akan buang-buang waktu. Sejak kapan orang menduga sesuatu dianggap melanggar hukum?" sambungnya.

Yang jelas, tambah Mahfud, mafia narkoba itu ada. Dan keberadaannya adalah fakta.

Dia mencontohkan, Kepala Lapas Nusakambangan dihukum berat karena narkoba. Sidak yang dilakukan Wakil Menteri Hukum dan HAM juga menemukan jaringan narkoba di beberapa lapas. Lalu ada hakim bersabu-saburia. Penegak hukum lain pun terlibat kasus narkoba. [guh]


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

UPDATE

DPR Minta Evaluasi Perlintasan Usai Insiden Tabrakan Argo Bromo-KRL

Selasa, 28 April 2026 | 00:15

KRL Sempat Menabrak Taksi Sebelum Diseruduk KA Argo Bromo

Selasa, 28 April 2026 | 00:04

Kedaulatan Data RI jadi Sorotan di Tengah Gejolak Geopolitik

Senin, 27 April 2026 | 23:46

Tim SAR Berjibaku Evakuasi Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur

Senin, 27 April 2026 | 23:24

Kereta Argo Bromo Tabrak KRL di Bekasi Timur, KAI Masih Investigasi

Senin, 27 April 2026 | 23:10

Heboh Anggaran Baju Dinas Pemprov Sumsel Tembus Rp3 Miliar

Senin, 27 April 2026 | 22:30

Kuasa Hukum Thio: Jangan Korbankan Terdakwa Atas Kesalahan Negara

Senin, 27 April 2026 | 22:28

Rocky Terkekeh Dengar Candaan Prabowo Soal “Disiden” di Istana

Senin, 27 April 2026 | 22:11

Kejati Sumut Geledah Kantor Satker Perumahan Usut Dugaan Korupsi Proyek Rusun

Senin, 27 April 2026 | 22:11

KAI Fokus Evakuasi Penumpang di Stasiun Bekasi Timur

Senin, 27 April 2026 | 22:06

Selengkapnya