Ketahanan Energi Bukanlah Masalah Londo Ireng

Kebijakan energi di Indonesia bukanlah persoalan londo ireng. Akan tetapi menyangkut persoalan termasuk menjamin ketersediaan energi domestik, meningkatkan nilai tambah sumber energi, mengembangkan kemampuan dalam negeri, yang meliputi kemampuan pendanaan, teknologi dan sumber daya manusia dalam rangka menuju kemandirian serta meningkatkan peran warga negara dalam mengusahakan sumber daya energi.

Demikian ditegaskan Ketua Umum Banteng Kedaulatan (BK) Farhan Effendy kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (7/11), menanggapi pernyataan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demorasi (LMND).

Sebelumnya Ketua Umum LMND Lamen Hendra Saputra mengaku malu dengan Presiden SBY yang lebih mirip dikatakan sebagai londo ireng ketimbang Bapak Demokrasi. Di satu sisi memberikan konsesi gas Tangguh kepada British Petroleum, sementara di sisi lain menerima penghargaan ksatria dari ratu Inggris Elizabeth II. Di abad ke 18 londo ireng merupakan sebutan untuk orang-orang Afrika yang dibawar oleh Belanda untuk menjadi serdadu mereka.

Menurut Farhan, kebijakan yang diambil SBY berdasarkan atas apa yang telah diundangkan. Itu artinya disetujui oleh lembaga yang berwenang.

"Semua tahu bahwa kebijakan ketahan energi di republik ini masih jauh dari harapan keberpihakan rakyat. Dan masalah kebijakan-kebijakan eksploitasi sumber-sember energi minyak, gas, panas bumi (geothermal) dan pertambangan seperti emas, nikel, tembaga serta batubara, masih ada kecurangan di sana-sini. Tapi ini semua karena perangkat hukum yang berlaku di negara kita masih normatif," paparnya. 

Hal itu terjadi secara berkelanjutan, menurutnya, akibat para legislator dan kelompok-kelompok kepentingan yang selama ini telah digemukkan secara ekonomi tentang politik kebijakan yang menempatkan rakyat secara adil sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Pokok dari persoalan ini adalah, bagaimana kita bisa mengakses sumbernya, kita mampu menyediakannya, dan kita bisa mengatur harganya agar bisa dijangkau oleh rakyat. Dalam konteks inilah kebijakan dibangun dengan mempertimbangkan semua aspeknya.

"Kita semua tahu total investasi perusahaan minyak dan gas asal Inggris, British Petroleum, untuk train III ini  7,5 miliar pound sterling atau sekitar Rp 116 triliun, dan hal ini akan dijadikan modal untuk mendukung pembangunan infrastruktur domestik. Pemerintah juga meminta agar alokasi LNG di train III Tangguh untuk pasar domestik disepakati 40 persen? Dan tak kurang dari 24 kargo gas atau 40 persen produksi domestik Tangguh Train ke-3 rencananya akan dialirkan untuk Perusahaan Listrik Negara," tandasnya. [dem]