Ego Sektoral Picu Konflik Sosial!

Kebebasan yang lahir dari rahim reformasi sering dipraktikkan secara berlebihan (eksesif) sehingga mengancam keragaman dan kebebasan itu sendiri, bahkan tidak jarang berujung konflik. Kebebasan sejatinya menjadi jalan untuk mencapai titik temu dari kemajemukan yang sudah menjadi fitrah kebangsaan.

Namun pada kenyataannya kebebasan justru memupuk simpul-simpul primordial dan ego sektoral, baik pada tataran struktural maupun kultural. Pada tataran struktural, sebagian lembaga negara belum menunjukkan sinerginya. Masing-masing masih bergulat dengan persoalan internalnya yang terkadang kehilangan koordinasi dan benang merahnya sebagai lembaga yang seharusnya bersinergi dengan lembaga lainnya.

Begitu juga dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sebagian kepala daerah belum sepenuhnya mampu menerjemahkan posisi dirinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mendekatkan negara pada rakyat. Bahkan sebagian mengarah pada penguatan kekuasaan di daerah dan abai terhadap persoalan yang dihadapi masyarakatnya. Akibatnya semua persoalan daerah dilimpahkan ke pusat, dalam hal ini Presiden SBY. Inilah problem ego sektoral yang masih terlihat dalam tata kehidupan bernegara.

Demikian disampaikan Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, A Bakir Ihsan dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi dan Dokumentasi, di Hotel Grand Elite, Medan (7/11).

Dalam diskusi yang bertajuk "Politik Tak Hanya Kekuasaan" dan dihadiri unsur organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, partai politik, LSM, dan civitas akademika ini, Bakir menyinggung adanya persoalan ego sektoral yang berkutat pada distribusi kekuasaan an sich. Reformasi berhasil mencairkan dan mendistribusikan kekuasaan baik secara horisontal, antar lembaga negara, maupun secara vertikal antara pusat dan daerah. Namun, hal tersebut tidak dibarengi oleh kemampuan mewujudkan fungsi kekuasaan bagi kepentingan rakyat.

Sejatinya, lanjut Bakir, dengan distribusi kekuasaan tersebut pemerintah bisa bekerja secara lebih maksimal dan efektif untuk rakyat. Dengan otonomi daerah, misalnya, negara seharusnya bisa semakin intens hadir di tengah-tengah masyarakat melalui pemerintah daerah baik gubernur, bupati, maupun walikota dengan perangkat aparaturnya, sehingga masalah-masalah yang muncul bisa cepat diselesaikan dan konflik horisontal bisa dihindarkan.

Begitu juga dengan keberadaan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, seharusnya bisa lebih efektif melakukan tugas dan tanggungjawabnya bagi kepentingan masyarakat, sehingga tidak semua masalah ditimpakan pada Presiden dan masyarakat tidak bertindak dengan cara-caranya sendiri yang tidak jarang memicu konflik.

Hal senada disampaikan Shohibul Anshor Siregar, dosen Sosiologi Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang menjadi pembahas dalam diskusi ini. Menurutnya, terjadinya berbagai problem sosial saat ini tak lepas dari demokrasi yang masih bersifat prosedural. Ekspektasi terhadap demokrasi tidak berbanding lurus dengan praktik demokrasi.

Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi yang bersifat makro belum berbanding lurus dengan pemerataan ekonomi di tengah masyarakat. Ini merupakan agenda yang harus terus diperjuangkan oleh seluruh aparatur pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden SBY. Dengan langkah-langkah yang lebih konkret dirasakan oleh masyarakat, dengan sendirinya akan mengurangi tuduhan-tuduhan negatif yang selalu dialamatkan pada Presiden SBY.

"Namun demikian, kita juga tidak bisa memungkiri adanya keberhasilan yang seharusnya menjadi modal kita untuk lebih optimis dan lebih obyektif menatap masa depan bangsa dan negara," ungkapnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Sumatera Utara, H. Gatot Pujo Nugroho, ST dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Provinsi Sumatera Utara, Eddy Syofyan, meminta peran tokoh masyarakat dan seluruh kekuatan civil society untuk menciptakan politik yang santun, terlebih menghadapi Pilgub yang tidak jarang memancing kegaduhan bahkan konflik.

Karena itu, katanya, etika politik perlu ditegakkan agar tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi semakin baik sekaligus mengurangi angka Golput. Lebih dari itu, masyarakat akan semakin mengerti politik, tidak mudah diprovokasi, dan bertanggungjawab atas pilihan-pilihan politiknya. [dem]