Berita

jokowi-atut

Jokowi Harus Paham Tak Semua Walikota dan Bupati di Banten Patuhi Ratu Atut

RABU, 07 NOVEMBER 2012 | 16:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo patut diapresiasi. Hal ini terkait dengan langkahnya yang membangun koordinasi pembangunan dengan dua daerah penyangga Jakarta, yaitu Gubernur Banten Ratu Atut hari ini dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebelumnya.

Ekonom Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut langkah Jokowi itu sebagai langkah maju.

"Bila perlu Jokowi dan dua Gubernur khususnya Jabar dan Banten melakukan perencanaan harmonisasi dan keterhubungan pembangunan antara daerah," ujar Dahnil Anzar kepada Rakyat Merdeka Online petang ini (Rabu, 7/11).

Tetapi Jokowi harus memahami bahwa Jabar dan Banten tidak seperti DKI yang secara administrasi, Gubernur dapat dengan mudah melakukan harmonisasi dan instruksi perencanaan pembangunan kepada kabupaten dan walikota, yang ada di bawahnya.

"Banten misalnya, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangsel sebagai daerah penyangga langsung (Jakarta) belum tentu memiliki perspektif yang sama dengan Gubernur Banten," ungkap Dahnil, pengajar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten ini.

Apalagi di Banten, misalnya Gubernur tidak mampu melakukan harmonisasi perencanaan dan koordinasi pembangunan dengan baik kepada bupati dan walikota.

Seperti Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, selama pemerintahan Atut, seringkali berbeda dengan provinsi, kecuali Kota Tangsel yang walikotanya adalah merupakan adik ipar Atut, Airin.  "Jadi Jokowi tidak cukup melakukan pendekatan kepada Gubernur tetapi juga kepada Kabupaten/kota penyangga DKI Jakarta," demikian Dahnil. [zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya