Pemko Bandung Gandeng KPK Cegah Tipikor di Kalangan PNS

Indeks korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung saat ini masih cukup tinggi.

"Tahun 2008 Kota Bandung mendapat keluhan laporan terbanyak tentang korupsi. Karena itu kami mulai melakukan pembenahan berawal dari sini dan berlanjut ke daerah lain," ujar Koordinator Supervisi KPK Nurul Ichsan Huda di Gedung Aula Serbaguna, Balaikota, Bandung (7/11).

Beradasarkan data KPK di tahun 2012 laporan gratifikasi yang dilaporkan oleh orang dalam lingkungan pemkot Bandung mencapai 271 laporan.

"Di bandingkan daerah yang lain jumlah ini cukup besar. Kendati begitu, meski banyak laporan, tak mesti tingkat korupsi disini cukup tinggi, karena harus ditelusuri lebih lanjut lagi," ucapnya.

Kendati demikian, Nurul cukup bangga karena jumlah PNS yang melaporkan kasus gratifikasi di sekitarnya lumayan cukup tinggi. "PNS disini sudah mulai sadar bahwa penerimaan gratifikasi melanggar aturan dan mulai berani melaporkannya," tuturnya.

Setelah dipaparkan data kinerja pemkot Bandung, KPK akan meminta walikota Bandung Dada Rosada untuk segera melakukan aksi perbaikan. "Tak hanya itu, kita juga akan melihat  apakah rencana perbaikan itu dilakukan atau tidak," tandasnya.

Jika pada tahun-tahun sebelumnya KPK fokus membenahi soal pelayanan publik, sambung Nurul, KPK saat ini mulai mengawasi pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) khususnya pengadaan barang dan jasa.

Hari ini, KPK bekerja sama dengan pemerintah Kota Bandung mengadakan seminar pencegahan korupsi bertema Peningkatan Akunbilitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan APBD di Pemerintah Kota Bandung. Hal ini untuk meminimalisir dan mencagah terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan pegawai negeri sipil. [zul]