Berita

sby/ist

Politik

Pukulan Anti SBY Tidak Akan Didukung Rakyat

MINGGU, 04 NOVEMBER 2012 | 21:08 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Sekuat apapun "pukulan" yang dilakukan kelompok anti SBY tidak akan didukung oleh masyarakat. Pasalnya, menurut Direktur Lembaga Partisipasi Pembangunan Indonesia (Lespindo), Kasmin, masyarakat telah menjalankan roda ekonominya dengan stabil, yang merupakan buah dari keberhasilan kepemimpinan pemerintahan SBY selama ini.

"Kondisi politik dalam negeri tidak berimbas apapun terhadap perekonomian Indonesia. Kericuhan politik elit hanya dirasakan oleh pelaku-pelaku elite saja, sementara ekonomi tetap tumbuh dengan baik," kata dia alam keterangan tertulisnya, Minggu (4/11).

Terbukti, di tengah situasi ekonomi global yang kurang stabil saat ini, menurut Kasmin, Indonesia tetap menjadi negara yang seksi di mata dunia investasi. Pertumbuhan 6 persen ekonomi Indonesia menjadikan Indonesia satu dari empat negara bersama Meksiko, Korea Selatan dan Turki yang dilirik oleh para investor untuk berinvestasi.

"Ini mematahkan asumsi kelompok yang menuding bahwa Indonesia hanya baik di atas kertas, atau pertumbuhan Indonesia hanya manipulasi data," katanya.

Seiring majunya pertumbuhan ekonomi bangsa, katanya, maka kinerja sektor keamanan dan hukum harus segera digenjot dan dimaksimalkan. Sebab iklim investasi akan menjadi patah jika terjadi instabilitas kondisi.

"Kondisi ini juga akan menjadi motivasi bagi ekonomi dalam negeri, termasuk penguatan ekonomi menengah dan sektor BUMN yang harus bertanding dengan kualitas yang maksimal," katanya.

Kasmin berharap stabilitas ekonomi Indonesia dapat terus dimaksimalkan, sehingga buahnya tentu akan dirasakan oleh pengganti SBY nanti. Pengganti SBY akan mendapat jalan yang mulus dalam memimpin Indonesia ke depannya.

"Tugas para pembantu presiden lah mengisi ruang-ruang kosong yang menjadi kekurangan dalam mencapai keberhasilan. Para pembatu presiden harus lebih fokus di dua tahun terahir ini untuk menutup kepemimpinan SBY dengan prestasi yang gemilang. Para pembantu presiden harus mampu menempatkan mana tugas negara, mana kepentingan partai agar tidak terjebak dengan kepentingan pilpres," tandasnya. [dem]


Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya