Berita

sby/ist

Politik

Pukulan Anti SBY Tidak Akan Didukung Rakyat

MINGGU, 04 NOVEMBER 2012 | 21:08 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Sekuat apapun "pukulan" yang dilakukan kelompok anti SBY tidak akan didukung oleh masyarakat. Pasalnya, menurut Direktur Lembaga Partisipasi Pembangunan Indonesia (Lespindo), Kasmin, masyarakat telah menjalankan roda ekonominya dengan stabil, yang merupakan buah dari keberhasilan kepemimpinan pemerintahan SBY selama ini.

"Kondisi politik dalam negeri tidak berimbas apapun terhadap perekonomian Indonesia. Kericuhan politik elit hanya dirasakan oleh pelaku-pelaku elite saja, sementara ekonomi tetap tumbuh dengan baik," kata dia alam keterangan tertulisnya, Minggu (4/11).

Terbukti, di tengah situasi ekonomi global yang kurang stabil saat ini, menurut Kasmin, Indonesia tetap menjadi negara yang seksi di mata dunia investasi. Pertumbuhan 6 persen ekonomi Indonesia menjadikan Indonesia satu dari empat negara bersama Meksiko, Korea Selatan dan Turki yang dilirik oleh para investor untuk berinvestasi.

"Ini mematahkan asumsi kelompok yang menuding bahwa Indonesia hanya baik di atas kertas, atau pertumbuhan Indonesia hanya manipulasi data," katanya.

Seiring majunya pertumbuhan ekonomi bangsa, katanya, maka kinerja sektor keamanan dan hukum harus segera digenjot dan dimaksimalkan. Sebab iklim investasi akan menjadi patah jika terjadi instabilitas kondisi.

"Kondisi ini juga akan menjadi motivasi bagi ekonomi dalam negeri, termasuk penguatan ekonomi menengah dan sektor BUMN yang harus bertanding dengan kualitas yang maksimal," katanya.

Kasmin berharap stabilitas ekonomi Indonesia dapat terus dimaksimalkan, sehingga buahnya tentu akan dirasakan oleh pengganti SBY nanti. Pengganti SBY akan mendapat jalan yang mulus dalam memimpin Indonesia ke depannya.

"Tugas para pembantu presiden lah mengisi ruang-ruang kosong yang menjadi kekurangan dalam mencapai keberhasilan. Para pembatu presiden harus lebih fokus di dua tahun terahir ini untuk menutup kepemimpinan SBY dengan prestasi yang gemilang. Para pembantu presiden harus mampu menempatkan mana tugas negara, mana kepentingan partai agar tidak terjebak dengan kepentingan pilpres," tandasnya. [dem]


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Legislator Nasdem: Bukan Hal Sulit bagi Polri Kejar Spam Judol

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:57

Aksi Dramatis Anggota TNI Selamatkan Balita dari Cengkeraman Paman Sakau

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:45

Sempat Lolos OTT KPK, Bos PT MSA Fika Nur Alawi Resmi Pakai Rompi Oranye

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:35

Lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ Berdampak Positif terhadap Citra Golkar

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:10

Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Sukoharjo Siap Sambut Tahun Ajaran Baru

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:07

Telkom Akses Perkuat Kompetensi SDM Digital di Daerah 3T

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:48

Aliansi Kontraktor Geruduk Sudin PRKP Jakut Gegara Dugaan Monopoli Proyek

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:41

Peresmian Kantor UN Tourism Kukuhkan Spanyol di Garda Terdepan Multilateralisme

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:30

Kejagung Endus Dugaan Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Korupsi MBG

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:25

Baru Tiga Bulan Menjabat, Dirut Pos Indonesia Mundur

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:21

Selengkapnya