Ketua Umum KNPI: Pemuda Harus Kritisi Gelar Ksatria yang Diterima SBY

Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Akbar Zulfakar mengatakan pemuda perlu mengkritis gelar ksatria 'Knight Grand Cross in the Order of Bath' yang diberikan Ratu Inggris Elizabeth II kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Disebut-sebut, gelar itu diterima presiden dengan cara dibarter dengan pemberian konsesi proyek gas Tangguh Train 3 oleh pemerintah RI kepada British Petroleum.

"Kabar barter ini harus kita cek betul. Kalau betul kita sebagai pemuda harus mengkritisi keras. Sebagai pemuda kita harus menguatkan jiwa nasionalis kita," kata Akbar kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu malam (3/11).

Menurut anggota Komisi X DPR RI ini, pemerintah harus mampu mengelola sumber daya alam yang ada secara benar dan menjadikannya sebagai sumber baru dan potensial bagi penerimaan APBN. Selama ini APBN lebih mengandalkan pendapatan pajak hingga mencapai 70%.

"Jika proyek gas Tangguh Train 3 diurus British Petroleum, itu berarti kita kembali menjadi negara terjajah, dan hanya sebagai pemakai, artinya kita menggunakan dengan harga mahal lagi," tandas Akbar.

Gelar ksatria dari Ratu Elizabeth II diterima SBY saat melakukan kunjungan bilateral ke Inggris selama tiga hari mulai 31 Oktober lalu. Saat bertemu dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron di London, Kamis (1/11), SBY menyampaikan persetujuan Pemerintah Indonesia atas proposal pengembangan kilang LNG Tangguh. Investasi untuk pengembangan kilang LNG Tangguh diperkirakan mencapai lebih dari 12 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau 7,5 miliar Poundsterling.

Selain menyerahkan LNG Tangguh, SBY juga menyampaikan komitmennya untuk membeli senjata dan peralatan militer dari Inggris. [dem]