Berita

ilustrasi

Politik

KPU Menunda Lagi, Bawaslu Harus Bergerak!

JUMAT, 26 OKTOBER 2012 | 16:02 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menunda pengumuman hasil verifikasi administrasi partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2014 menimbulkan tanda tanya. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga jadwal pengumuman terus saja diundur?

"Sejak pengunduran kemarin, saya sudah bertanya-tanya apa yang terjadi sehingga jadwal pengumuman diundurkan. Pernyataan KPU bahwa ada beberapa persoalan adminstratif parpol yang harus terus diteliti tidak terlalu meyakinkan," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (26/10).

Setidaknya KPU telah mengundur pengumuman hasil veifikasi administrasi parpol sebanyak empat kali. Harusnya pengumuman dilakukan tanggal 23 Oktober 2012 namun diundur menjadi 25 Oktober pukul 16.00 dan diundur lagi ke pukul 19.00 di hari yang sama. Tapi kemudian diundur kembali ke tanggal 28 Oktober 2012.

Ray mengatakan, alasan penundaan KPU tidak meyakinkan sebab asumsinya, verifikasi kedua sudah lebih sederhana karena telah ada identifikasi berbagai kekurangan parpol pada verifikasi pertama. Verifikasi kedua hanya tinggal memverifikasi data perubahan saja. Artinya tidak mulai dari nol kembali.

"Pernyataan KPU bahwa ada persoalan pemberkasan malah menimbulkan tanda tanya lebih lanjut. Pemberkasan seperti apa yang dimaksud oleh KPU. Bukankah memang sejak verifikasi dilakukan, pemberkasan juga telah dilakukan," keluhnya.

Dia katakan, rapat KPU yang sangat tertutup juga menimbulkan tanda tanya. Apa sebenarnya yang harus ditutupi padahal pada akhirnya tetap harus diumumkan. Yang tertutup, lanjut Ray, cukup waktu tahapan verifikasi karena ada unsur kekhawatiran para verifikator berhubngan dengan partai politik calon peserta pemilu. Tetapi waktu hendak menetapkan calon parpol yang lolos atau tidak, sebaiknya dilakukan dalam rapat terbuka.

"Kalau tak ada sesuatu yang sangat rahasia, sebaiknya rapat-rapat seperti itu dibuka saja. Ditampilkan seluruh data-data parpol, mana yang sesuai mana yang tidak. Apa yang kurang, apa yang tidak ada. Dengan membuka data-data yang tersebut maka sama tahu dan paham mengapa satu parpol diloloskan dan yang lain tidak," katanya.

Menurut Ray, untuk memastikan semua hal tersebut maka perlu ada keterlibatan yang intens dari Bawaslu. Sayangnya, enam bulan bekerja mereka hanya menghasilkan dua keluhan. Bawaslu tak punya insting curiga, inisiatif memecah kebekuan, kreasi membuka jalur, monoton dan hanya menunggu.

"Bawaslu seperti pasangan dengan bulan madu yang tak berakhir. Tanpa keterlibatan mereka akan sulit memastikan apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa terus dimundurkan? Apa yang menjadi kendala? Bawaslu harus bergerak," demikian Ray. [dem]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Trump Serang Demokrat dalam Pesan Malam Natal

Kamis, 25 Desember 2025 | 16:04

BUMN Target 500 Rumah Korban Banjir Rampung dalam Seminggu

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:20

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Gibran Minta Pendeta dan Romo Terus Menjaga Toleransi

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:40

BGN Sebut Tak Paksa Siswa Datang ke Sekolah Ambil MBG, Nanik: Bisa Diwakilkan Orang Tua

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:39

Posko Pengungsian Sumut Disulap jadi Gereja demi Rayakan Natal

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:20

Banyak Kepala Daerah Diciduk KPK, Kardinal Suharyo Ingatkan Pejabat Harus Tobat

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:15

Arsitektur Nalar, Menata Ulang Nurani Pendidikan

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:13

Kepala BUMN Temui Seskab di Malam Natal, Bahas Apa?

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:03

Harga Bitcoin Naik Terdorong Faktor El Salvador-Musk

Kamis, 25 Desember 2025 | 13:58

Selengkapnya