Pembentukan Kaltara Mesti Diimbangi Membangun Kerajaan Bulungan

Sekalipun pemerintah dan DPR sudah memutuskan pembentukkan Propinsi ke-34 RI, yaitu Propinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Namun, langkah politik itu dinilai  tidak cukup. Karena itu, pemerintah pun diimbau ikut memfasilitasi pembangunan kembali Kerajaan Bulungan yang kelak menjadi bangunan kultural di bidang kebudayaan dimana Propinsi Kaltara berdiri.

"Pembentukkan Kaltara itu kan langkah politik. Itu saja tidak cukup. Perlu diimbangi dengan langkah memutihkan kembali Kerajaan Bulungan sebagai indentitas budaya masyarakat dimana Propinsi baru berdiri," kata Ketua Umum DPN Gerakan Kebangkitan Nusantara, Ray Sahetapy di Jakarta, belum lama ini.

Seperti diketahui, Propinsi Kaltara nantinya terdiri dari lima Kabupaten/Kota, yaitu, Kabupaten Bulungan, Nunukan, Tidung, Malinau dan Kota Tarakan.

Ray mengungkapkan upaya pembentukkan Propinsi Kaltara yang merupakan pemekaran Propinsi Kaltim mesti mempertimbangkan juga indentitas kebudayaan. Dia mengungkapkan, pihaknya pernah menyelenggarakan seminar mengungkap dan mengangkat  sejarah kelam Kerajaan Bulungan yang  berdiri di Kabupaten Bulungan, cikal bakal ibu kota Propinsi Kaltara.

"Sekalipun menjadi pendukung republik, dimana Sultan Maulanda Djalaluddin memimpin pengibaran bendera Merah Putih di Istana Bulungan di Tanjung Palas, pada 27 Desember 1949. Namun, dalam arus gelombang politik, sejumlah bangsawan Kerajaan Bulungan terbunuh dengan cap sebagai pemberontak lewat gerakan subversif Bultiken," terangnya. Tidak berhenti di situ, Istana Kerajaan Bulungan pun dibakar dan sampai sekarang sudah punah.

Sebenarnya, Ray menambahkan, terungkap peristiwa subversif Bultiken yang menjadi pangkal penyebab dihancurkannya kerajaan Bulungan  lebih bernuansa situasi politik ketika Indonesia sedang konfrontasi dengan Malaysia. Masih kata Ray yang  mengutip pernyataan Hamid, sejak awal kerajaan Bulungan merupakan pendukung dari Republik Indonesia.

Dukungan itu dilakukan dengan berbagai cara mulai dari pendanaan dari kekayaan alam dan dukungan perjuangan. Hanya saja,  karena terjadi tudingan Kerajaan Bulungan memberontak dan berpihak pada Malaysia, dilakukan  penyerangan terhadap Kerajaan Bulungan. Sultan Adzimoeddin ditangkap dan diteruskan dengan peristiwa 21 Juli 1964 melalui pembakaran keraton istana bertingkat dua, hingga yang tersisa adalah areal kuburan keraton dan Masjid.

Ray pun berharap dilakukan  pelurusan sejarah yang  merupakan klarifikasi, tanpa mencari kambing hitam. Menurut dia, pelurusan sejarah Kerajaan Bulungan diperlukan mengembalikan lagi harga diri  komunitas kerajaan Bulungan yang sekarang berjumlah 400 ribu jiwa.

''Ini upaya kultural di akar rumput, sehingga masyarakat terbebas dari beban sejarah dan kemudian bisa berkreativitas dan berkarya produktif bagi negara,'' pungkasnya. [dem]