Gandeng Imigrasi, KPK Tak Perlu Lagi Layangkan Surat untuk Cekal Koruptor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menandatangani Memorandum of Understanding (MoU). KPK menggandeng Imigrasi sebagai mitra strategis dalam pemberantasan korupsi.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menjelaskan, koruptor menghindari menggunakan banking system untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Karena itu policy yang harus diambil adalah non-cash payment policy.

Tapi tidak pernah ada koruptor yang berani menggunakan kapal-kapal barang untuk menyembunyikan dan membawa hasil kejahatan mereka keluar daerah. Agar tidak terlacak, memaksa korupsi harus memakai sarana pesawat lewat bandar udara.

"Pada titik itulah fungsi Imigrasi menjadi penting. Karena dia bisa mendeteksi seluruh pergerakan dan pergeseran orang," jelas Bambang dalam konfrensi pers pagi di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (25/10).

Selain itu, Bambang juga menyatakan pihaknya telah sepakat untuk mengembangkan sistem yang paperless atau online system untuk mempermudah koordinasi dalam pencekalan tersangka agar tidak kabur dan mencegah bocornya informasi.

"Kami sepakat untuk mengembangkan sistem yang paperless. Sehingga keputusan-keputusan untuk menangkap seseorang tidak perlu lagi menggunakan surat menyurat yang kemungkinan bocornya lebih banyak. Sehingga proses satu eksekusi kebijakan pencekalan itu bisa dilakukan seketika," imbuh Bambang.

Ini sebabnya KPK berani menyebut penandatangan MOU dengan Dirjen Imigrasi ini adalah kerjasama strategis dalam pemberantasan korupsi.

Bambang menambahkan, saat ini korupsi sudah jadi trans-national crime. Para pelakunya menggunakan wilayah di luar wilayah kejahatannya untuk berlindung dan menyembunyikan hasil kejahatannya.

"Ketika mereka melintasi berbagai negara itu, mereka harus melewati satu sistem disana, dimana badan Imigrasi yang mempunyai otoritas disitu. Dalam konteks seperti itulah Imigrasi menjadi sangat penting sekarang dan sangat strategis," jelasnya.

"Dalam penanganan KPK, menangani berbagai kasus dimana para koruptornya lari, peran Imigrasi menjadi sangat strategis. Ketika para koruptor melewati batasan-batasan negara, (Imigrasi) mereka bisa mendeteksi seluruh pergerakan orang," tandas Bambang. [zul]