Bagus, KPU Membatalkan Kerja Sama dengan IFES

Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan kerjasama dengan International Foundation for Electoral Systems (IFES), lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terdaftar di Amerika Serikat, disambut baik elemen masyarakat.

"Tentu saja ini bagus karena keterlibatan IFES sangat tidak tepat," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, kepada Rakyat Merdeka Online, Senin malam (23/10).

Rencana pembatalan kerja sama dengan IFES terkait pelaksanaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) disampaikan komisioner KPU Hadar Gumay. Dalam rapat antara KPU dan Komisi II DPR yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin, ia menuturkan bahwa tidak ada lagi alasan bagi KPU untuk melanjutkan kerja sama tersebut, sekalipun aplikasi Sipol tetap akan digunakan.

Sipol merupakan satu alat yang langsung dapat mendata dan memverfikasi secara on line data-data adminstrasi partai politik calon peserta pemilu.

Ray setuju KPU tak menghilangkan Sipol. Sejauh ini memang yang dipersoalkan berbagai elemen masyarakat, termasuk Lima, dan kalangan DPR adalah keberadaan IFES. Sebagai penyelenggara pemilu yang dibiayai dengan APBN, KPU harusnya independen dari intervensi asing.

"Sipolnya sendiri sudah bagus, cuma untuk 2012 belum dapat dipakai untuk menjadi alat ukur kesahihan lolos atau tidaknya parpol menjadi peserta pemilu," demikian Ray.

Riwayat keterlibatan IFES dalam pemilu di Indonesia cukup panjang. Pada Pemilu 2004, IFES terlibat aktif melakukan jajak pendapat, antara lain mengenai persepsi pemilih terhadap pemilu 2004 (dirilis 25 Februari 2005), tentang Golput dan partisipasi pemilih (dirilis September 2003), dan elektabilitas pasangan Capres-cawapres (dirilis Agustus 2004). Survei yang terakhir mendapat reaksi keras dari PDIP, yang menganggap survei dilakukan tidak netral dan cenderung memihak pasangan capres dan cawapres tertentu.

Pada pemilu ini, mereka juga terlibat dalam berbagai program, yakni peluncuran Pusdok pemilu, penentuan logo pemilu, latihan Manajemen Pemilu untuk KPU Daerah dan pendirian Joint Operations and Media Center (JOMC) yang salah satu programnya adalah pengembangan IT KPU Pemilu 2004.

Pada Pemilu 2009, IFES kemudian bekerjasa sama dengan KPU untuk pengadaan dan fasilitator penyelenggaraan tabulasi elektronik berbasis pesan singkat (SMS) secara nasional pada pemilihan presiden-wakil presiden.

Hasilnya sangat mengecewakan. Dari 450 ribu TPS di seluruh Indonesia, cuma 107 ribu TPS yang mendaftarkan nomornya di jaringan SMS pemilu. Dari jumlah itu, di hari ke tiga setelah pemilihan (Rabu 8 Juli 2009 pukul 24.00), hanya sekitar 60 ribu TPS yang mengirimkan perolehan suara di TPS-nya. Total suara yang terkumpul adalah 18.908.132 suara, atau sekitar 10,72 persen dari 176.367.056 pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap pemilu Pilpres.

Bukan saja gagal tapi program ini menimbulkan kontroversi, menimbulkan kecurigaan bahwa lembaga asing itu melakukan intervensi. Hasil tabulasi oleh IFES ini sempat menjadi bahan pertimbangan gugatan ke MK yang kemudian memberi catatan agar pada pemilu-pemilu berikutnya, KPU menghindari keterlibatan pihak asing dalam pemilu Indonesia.

Adapun pada tahun 2012, IFES setidaknya terlibat dalam dua agenda, yakni mengadakan pelatihan kepada KPUD-KPUD tentang sistem pendataan dan pandaftaran pemilih, dan penggunaan Sipol dalam verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu. Dalam prosesnya, dari 33 parpol yang mendaftar hanya 9 parpol yang mampu secara tepat memenuhi teknis penggunaan sipol ini. [dem]