Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta agar tim auditor investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak terburu-buru mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) proyek pembanguna pusat olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
"Kita harapkan nanti kalau audit BPK keluar, tidak usah terburu-buru. Yang penting jangan menzolimi orang yang tidak salah tetapi orang yang memang salah, harus bisa ditemukan," ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/10).
Agus sangat menyayangkan adanya intervensi terhadap BPK seperti yang disampaikan anggota BPK Taufiqurrahman Ruki.
"Kalau pejabat seperti Pak Taufiqurrahman Ruki sebagai mantan Ketua KPK yang kredibel mengatakan ini, dari bawah saja tulisannya kok seperti ini, berubah-ubah, ada nama-nama yang harusnya bertanggung jawab atau kontraktor atau suplier yang harus bertanggung jawab ternyata tidak dicantumkan, ini yang harus dilihat," sesalnya.
Agus menjamin pihaknya beserta jajaran akan kooperatif. Dia juga berharap penegak hukum segera menuntaskan dugaan penyimpangan Hambalang.
"Kami juga sudah sampaikan kepada jajaran kami, bahwa semua harus bekerja dengan taat azas, kalau nanti ada yang salah, tentu akan ditindak," demikian Agus.
Ada pemberitaan audit investigatif Hambalang oleh BPK menemukan dugaan penyelewengan dan indikasi tindak pidana korupsi, antara lain oleh dua menteri dan satu wakil menteri. Pelanggaran oleh menteri dan wakilnya adalah terkait kesalahan prosedur dalam menentukan kenaikan pagu anggaran dan penetapan anggaran multi years terhadap proyek senilai Rp 2,5 triliun itu. Pelanggaran diduga dilakukan sang wakil menteri saat menjabat Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.
Sementera anggota II BPK yang juga pengarah tim audit Hambalang Taufiekurahman Ruki mengancam tak akan menandatangani laporan hasil audit kalau nama Menpora Andi Mallarangeng dan dua perusahaan kontraktror PT Duta Citra Laras dan PT Adhi Karya tak ada dalam laporannya. Pasalnya dalam pemeriksaan awal ditemukan ada keterlibatan nama-nama tersebut.
[dem]
