Panitia Kerja (Panja) Hambalang DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan audit investigasi proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang sebelum masuk masa reses DPR pekan depan.
"Tanggal 24 (Rabu pekan depan) DPR akan reses. Kalau bisa dipastikan saja laporan audit tahap pertama Hambalang diserahkan sebelum tanggal itu," ujar anggota Panja Hambalang DPR, Zulfadli, Jumat malam (19/10).
Sebelumnya anggota BPK Ali Masykur Musa menjanjikan audit investigasi Hambalang akan selesai dikerjakan dan dilaporkan dua pekan kedepan. Saat ini, menurut dia, proses audit sudah mencapai 90 persen dan tinggal mensinkronisasi antara executive summary dengan batang tubuh, isi dan kesimpulan laporannya.
Dikatakan Zulfadli, BPK harus segera menyerahkan laporan auditnya supaya tidak timbul kecurigaan bahwa audit Hambalang ada apa-apanya. Apalagi belakangan ini ada pengakuan bahwa nama-nama dan sejumlah perusahan kontraktor yang terlibat dalam Hambalang dihilangkan akibat adanya intervensi yang jelas-jelas membuat kecurigaan makin besar saja.
"Karena kita reses nanti kita tidak bisa menindaklanjuti hasil laporan audit BPK itu," katanya.
Ia menambahkan, kecurigaan publik terhadap audit investigasi Hambalang yang makin menguat beberapa hari ini sangat wajar adanya. Pasalnya, BPK memang selalu mengulur waktu, menyampaikan janji-janji dalam menyelesaikan audit investigasi Hambalang tapi tidak ada pembuktiannya.
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, BPK sebelumnya menjanjikan audit keseluruhan terhadap proyek Hambalang selesai Mei 2012 lalu. Tapi kemudian meminta penambahan atau perpanjangan waktu dengan alasan masih ada materi yang harus didalami dan dilakukan pemeriksaan tambahan. BPK pun menjanjikan audit bisa diselesaikan dalam waktu 100 hari setelah alasan perpanjangan dikemukakan. Tapi pada faktanya, sampai saat ini atau sudah hampir sembilan bulan sejak diminta DPR, audit investigasi tersebut belum juga selesai.
"Audit investigasi permintaan DPR terhadap kasus yang mendapat perhatian publik. Semestinya BPK memberikan perhatian khusus, kalau perlu bekerja secepatnya, segera diberikan kepada DPR supaya tidak timbul kecurigaan macam-macam," tandas anggota Komisi X DPR ini. [dem]
