Kental Motif Persaingan Dagang, Pemerintah SBY Harus Tegas Hadapi Kampanye Hitam

Pemerintah kembali diminta menindak tegas LSM asing, seperti Rainforest Action Network (RAN) dan Greenperace, yang melakukan kampanye negatif terhadap produk Indonesia. Hal ini penting dilakukan demi menjaga nama baik bangsa di mata dunia.

Karena tidak didasarkan bukti-bukti yang kuat dan akurat, sudah sewajarnya kampanye negatif tersebut dibawa ke ranah hukum.

Demikian disampaikan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menanggapi pernyataan RAN beberapa hari setelah Presiden SBY menerima penghargaan di bidang lingkungan dari tiga LSM internasional, di New York, akhir bulan lalu (Selasa, 26/9).

“RAN harus mempertanggungjawabkan laporan itu kepada pemerintah Indonesia. Jika laporan itu palsu, pemerintah wajib bertindak untuk menjaga harga diri Indonesia. Karena jelas hal itu merupakan pencemaran nama baik Indonesia di mata dunia,” kata Hidayat kepada wartawan di Jakarta, siang tadi (Kamis, 18/10).

RAN menuduh kebijakan pemerintah Indonesia di bidang industri kerap mengorbankan lingkungan dan satwa langka demi kepentingan bisnis. RAN juga mendesak perusahaan-perusahaan di luar negeri tidak membeli produk hasil hutan Indonesia. Dalam tudingan itu Indonesia juga disebut sebagai negara penghasil emisi karbon terbesar ketiga di dunia.

Perusahaan boneka anak-anak papan atas milik Amerika Serikat, Disney, yang digandeng RAN ikut mengecam Indonesia. Disney berencana menghentikan penggunaan materi yang berasal dari hasil hutan Indonesia yang dianggap sebagai high risk region atau daerah beresiko tinggi. Padahal selama ini Disney tidak pernah mengimpor bahan baku dari Indonesia.

Justru produk Disney yang dengan leluasa membanjiri pasar permainan anak di dalam negeri Indonesia.

Menurut hemat mantan Ketua MPR ini, laporan RAN itu bisa jadi merupakan bagian dari konspirasi menjatuhkan perekonomian nasional, seperti yang selama ini juga diduga dilakukan LSM asing Greenpeace .

Agar lebih jelas, Hidayat meminta pemerintah menuntut pertanggungjawaban RAN dan Greenpeace. Salah satu cara untuk mengusut kejujuran mereka adalah dengan mengusut sumber pendanaan kegiatan kedua lembaga itu.

Senada dengan Hidayat Nuwahid, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Salahuddin Wahid meminta pemerintah bertindak cepat mengatasi kampanye LSM asing di dalam maupun luar negeri. Apalagi motif persaingan dagang cukup kental di balik serangan terhadap Indonesia.

Sebelum kampanye negatif semakin merebak, kata Salahuddin yang kerap disapa Gus Solah, pemerintah perlu memastikan data luas hutan Indonesia dan penggunaannya.

“Pemerintah perlu bergerak cepat. Sebab, data yang dimiliki pemerintah dan LSM selama ini selalu berbeda. Jangan sampai data yang simpang siur itu berubah menjadi bahan kampanye yang menyesatkan,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang.

Menurutnya, kampanye menyesatkan itu hanya akan merugikan perekonomian Indonesia. Apalagi jika kampanye tersebut ditunggangi motif persaingan dagang. [dem]