Berita

ilustrasi/ist

Tudingan Anggota Komisi VII DPR Bikin Geram Putra Matori Abdul Djalil

SABTU, 06 OKTOBER 2012 | 15:38 WIB | LAPORAN:

. Ketua lembaga Perekonomian PBNU sekaligus Wakil Ketua Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Fahmi H Matori geram dituding tak nasionalis oleh anggota Komisi VII, Dito Ganindito terkait rencananya memasukkan Shell dan Badan Usaha Nasional k edalam tender penyaluran BBM bersubsidi.

Putra mantan Ketua PBNU, Matori Abdul Djalil itu mengaku sangat heran dengan pernyataan Dito. Menurut dia, pernyataan Dito yang juga politisi Golkar itu sangat tak berdasar. Berdasarkan hemat Fahmi, penilaian Nasionalisme seseorang tidak ditentukan oleh pernyataan pribadi, walaupun itu terlontar dari mulut seorang politisi atau anggota DPR seperti Dito.

"Biarkan umat (masyarakat) yang menilai, nasionalis mana saya sama pak Dito itu, jelas-jelas kami ini ngurusin 80 juta Nahdliyin dan 24 Ribu pesantren," tegas Fahmi di kantor PBNU, Jakarta, Sabtu (6/10).


Untuk diketahui, tudingan ini terkait langkah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyelenggarakan tender penyaluran BBM bersubsidi.  Dito menuding Fahmi tidak nasionalis dengan memasukkan Shell untuk ikut tender penyaluran itu.

Fahmi yang juga Ketua Ikatan Sarjana NU itu menegaskan dirinya akan tetap melaksanakan tender sesuai dengan ketentuan yang ada untuk menghindari monopoli pada penyaluran BBM khusus ini.

Lagipula, kata dia, BBM bersubsidi yang akan ditenderkan kurang dari  0,5 persen dari jumlah total kuota BBM bersubsidi yang akan disalurkan pada tahun 2013 nanti. Ia pun berkeyakinan dengan tender ini, BPH Migas bisa mendorong kualitas pelayanan SPBU kepada publik.

"Karena dibuka untuk yang lain, Pertamina juga akhirnya meningkatkan pelayanan. Buktinya program "Pasti Pas", muncul," jelasnya.

Tak hanya itu, kata dia menambahkan, dengan membuat langkah ini, akan dapat memperbanyak perusahaan nasional dan koperasi ikut berperan dalam distribusi BBM bersubsidi kedepannya.

"Tujuan utamanya adalah bagaimana umat dapat menikmati subsidi dengan merata. Tidak di monopoli Pertamina yang kurang bisa memeratakan cakupan wilayah distribusi dibeberapa daerah di luar pulau Jawa. Dunia ini sangat menderita, bukan oleh kekejaman orang jahat, melainkan karena diamnya orang-orang baik" tandasnya. [ysa]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya