Berita

ilustrasi

Tidak Masalah Purnawirawan TNI Ramaikan Pilpres 2014

JUMAT, 05 OKTOBER 2012 | 21:23 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Tak terlalu mengejutkna bila capres dan cawapres berlatarbelakang militer masih jadi primadona. Mantan Danjen Kopasus Prabowo Subianto misalnya, belakangan ini elektabilitasnya selalu nangkring di posisi teratas berbagai survei. Tentu ada beberapa jenderal lainnya yang bakal meramaikan bursa Pilpres nanti.

"Militer punya sejarah panjang di negeri ini. Dwifungsi ABRI dengan segala kekurangannya mendekatkan militer dengan rakyat. Fungsi sosial militer yang lahir bersamaan dengan sejarah republik menempatkan militer bagian tak terpisahkan dari rakyat," ujar pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, A. Bakir Ihsan kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (5/10).

Menurut dia, kuatnya figur capres berlatarbelakang militer karena di mata masyarakat mereka menjadi simbol keamanan, sehingga diharapkan dapat mengatasi ketidakamanan yang ada saat ini.


Terkait peluang, menurutnya, capres atau cawapres dari militer berpeluang besar menang di pemilu 2014  bila tidak ada alternatif sipil yang setara dengan elektabilitas militer saat ini.

"Apalagi bila partai politik tak membuka kran bagi sipil," imbuhnya.

Ditegaskan, sejatinya kendali politik ada pada sipil, tapi selama ini sipil lebih nyaman dengan menggandeng militer. Pada Pilres 2009 lalu misalnya, dari tiga pasangan yang bertarung ada militernya semua, yakni SBY, Wiranto, dan Prabowo Subianto.

"Bahwa militer punya hasrat politik itu tak bisa dimungkiri, tapi melihat kecenderungan yang ada, terutama dari proses reformasi TNI, mereka tunduk terhadap political will sipil. Karena itu tinggal bagaimana sipil memberikan tempat yang proporsional sekaligus profesional pada militer," urainya.

"Tak masalah para purnawirawan TNI meramaikan Pilpres 2014, asal sipil betul-betul konsisten dengan cita reformasinya dan mengawal betul profesionalisme TNI," tandasnya.[dem]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya