Buruh ‘Lumpuhkan’ Tangerang, Jabar Moratorium Outsourcing

Unjuk rasa buruh kemarin terjadi di beberapa daerah, seperti Tangerang dan Bandung. Di Tangerang, ribuan buruh bikin macet sejumlah ruas jalan. Di Bandung, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menemui massa buruh di depan Gedung Sate. Sementara Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKB, Chusnunia Chalim, menilai tuntutan para buruh tengah dipenuhi pemerintah.

Di Tangerang sejumlah ruas jalan lumpuh akibat konvoi ribuan bu­ruh menggunakan sepeda motor. Jalan Raya Gatot Subroto, Kota Tangerang, mengalami ke­ma­ce­tan panjang karena buruh meng­gunakan seluruh ruas jalan.

Buruh yang bergerak secara kon­voi dari lapangan Bitung, Ka­bu­paten Tangerang, menuju ka­wa­san Industri Manis dan ber­lanjut ke kawasan Industri Jatake, menyebabkan kemacetan pan­jang. Pengendara dari arah Bi­tung menuju Kota Tangerang, tersendat karena harus mengikuti konvoi buruh.

Satu unit mobil water canon dan ratusan polisi dari Polres Metro Tangerang, tampak me­nga­wal konvoi buruh tersebut yang akan menuju Puspemkot Ta­nge­rang. “Kita mau ke kantor wali kota,” kata Wandi, seorang buruh.

Kemacetan juga terjadi di Jalan Raya Serpong. Ribuan buruh dari berbagai perusahaan, konvoi menggunakan sepeda motor me­nuju kantor Wali Kota Tangerang Selatan. Akibatnya, pengendara dari arah Serpong yang akan me­nuju Kota Tangerang dan se­baliknya, tersendat karena selu­ruh ruas jalan di gunakan konvoi para buruh.

Di wilayah Kabupaten Tange­rang, Jalan Raya Serang pun me­ngalami kemacetan yang panjang karena buruh dari berbagai pab­rik, sudah memenuhi ruas jalan sejak pukul 07.00 WIB.

Sekjen KASBI, Sunarno me­nga­takan, para buruh melakukan aksi mogok di beberapa peru­sa­haan di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, dengan 27 titik wilayah seperti di Kota Ta­ngerang yakni Jati wung, Ka­ra­waci, Batu Ceper, Surya Darma dan lainnya.

Demo buruh juga terjadi di Ban­dung, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengaku telah membuat surat edaran ke pemerintah kabupaten/kota di Jabar tentang moratorium (penghentian sementara) per­jan­jian kerja waktu tertentu (PKWT) dan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja di kabu­paten dan kota. 

Heryawan membacakan isi su­rat itu di atas truk terbuka di ha­da­pan ribuan buruh yang ber­un­juk rasa menuntut penghapusan sistem kerja kontrak (out­sour­cing) dan upah murah di depan Gedung Sate Bandung, kemarin.

“Di sini, saya bacakan surat eda­ran ke kabupaten/kota tem­bu­san ke pemerintah pusat dalam hal ini Kemenakertrans tentang moratorium PKWT kontrak dan ‘outsourcing’,” kata Heryawan.

Isi surat edaran tersebut, kata dia, pertama adalah lakukan mo­ratorium terhadap “outsourcing” (PKWT) dan izin operasional bagi perusahaan penyedia jasa pe­kerja di kabupaten/ kota. “Ke­dua ialah untuk pengefektifan moratorium, perlu dibangun pos­ko pengaduan outsourcing terdiri dari pemerintah dan serikat pe­kerja,” kata dia.

Menurut Heryawan, sebagai kepala daerah dirinya berupaya untuk melindungi dua pihak da­lam ketenagakerjaan yakni pe­ngu­saha dan pekerjanya (kar­ya­wan/buruh). “Tentu kita akan berpihak kepada kebaikan yang bermanfaat. Dunia kerja tidak ada tanpa pengusaha, juga tanpa bu­ruh. Perusahaan ada kalau ada pengusaha dan buruh. Perlu usa­ha kuat membangun hubungan harmonis antara buruh, diunas te­naga kerja dan pengusaha,” tan­das politikus PKS ini.

Dia katakan, jika hubungan an­tara buruh dan pekerja sudah kon­dusif maka investasi akan datang dari dalam dan luar negeri. “De­ngan catatan, pengusaha punya hak untung, pekerja punya hak ke­sejahteraan. Pengusaha kita mu­dahkan dalam beroperasi, buruh kita sejahterakan,” kata dia. Seusai ditemui Gubernur Ja­bar, ribuan buruh pun me­ning­gal­kan Gedung Sate secara ber­angsur-angsur.

Sementara Anggota Komisi IX DPR, Chusnunia Chalim, ber­ha­rap aksi mogok nasional oleh ri­buan buruh kemarin tidak ter­kon­taminasi kepentingan politis.

Anggota Fraksi PKB DPR ini menjelaskan, tuntutan-tuntutan bu­ruh tersebut sudah diako­mo­dasi pemerintah dengan me­ner­bit­kan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13/2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. “Tetapi jika masih ada aspirasi yang belum terakomodir, seyogyanya dilakukan dialog, dengan per­temuan tripartit untuk mencari solusi,” ujarnya.

Noenia, panggilan akrab Chus­nunia, juga memberikan apresiasi kepada Menakertrans karena te­lah melibatkan seluruh elemen se­rikat buruh guna melakukan pembicaraan secara terbuka untuk menyelesaikan persoalan outsourcing atau upah minimum.

“Pak Menakertrans sudah tepat melakukan pencarian solusi pendekatan pembicaraan-pem­bicaraan terbuka bersama serikat-serikat pekerja,” ungkap mantan aktivis PMII itu.

Selain itu, Noenia sangat men­dukung langkah yang dilakukan kemenakertrans yang terus me­lakukan upaya penghapusan out­sourcing. “Kemenakertrans se­dang melakukan pengetatan dan evaluasi terus menerus. Apa­bila ada perusahaan out­sour­cing yang nakal Kemenakertrans ja­ngan segan-segan mencabut izin p­e­rusahaan tersebut dan di­umumkan secara terbuka,” papar Noenia.

Wali Kota Bekasi Sesumbar Bisa Hidup Sederhana

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi ingin memperkuat ja­ja­rannya dengan membangun ke­sadaran untuk menerapkan pola hidup sederhana.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, menyampaikan ini da­lam Rapat Koordinasi SKPD Pem­­­kot Bekasi, usai upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Balaikota Bekasi, kemarin. 

Menurut dia, peningkatan ke­sadaran bagi pegawai negeri sipil di jajaran Pemkot Bekasi sangat penting agar mampu mem­be­ri­kan pelayanan publik yang lebih maksimal. Salah satunya, kesa­da­ran pola hidup sederhana.

“Harus diakui, di era seka­rang, menerapkan pola hidup se­derhana tidak mudah. Tapi jika dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh, pasti bisa ter­wujud,” ulas Bang Pepen, sa­paan akrab Rahmat Effendi.

Dengan pola hidup seder­hana, lanjut Rahmat, praktik tindak pidana korupsi yang se­lama ini menjadi momok bisa diminimalisir. “Dengan kese­der­hanaan, siapapun tidak lagi memiliki hasrat berlebih untuk mendapat kekayaan dengan se­gala cara, salah satunya de­ngan korupsi. Ini bisa dimulai. Jika ke­­sadaran seperti ini bisa di­kembangkan di seluruh wi­layah Indonesia, bukan hanya impian Indonesia bisa terbebas dari ko­rupsi,” impinya.

Untuk memperkuat kesa­da­ran pola hidup sederhana tanpa melupakan integritas dan in­te­lektualitas, dalam forum SKPD kemarin, Pemkot Bekasi mem­buat sessi pendidikan kese­der­ha­naan dengan menghadirkan motivator unggul, Prie G.S.

Di hadapan 400 audiens yang memadati Aula Balai Patriot Kantor Wali Kota Bekasi, Prie G.S. menjelaskan bahwa sel­a­ma ini yang menjadi hakekat ke­hidupan manusia adalah ke­sa­daran. Kesadaran itu pula yang akhirnya membentuk sis­tem sosial di lingkungan ma­sing-masing.

“Bagi PNS (pegawai negeri sipil), mulai dari jajaran ter­tinggi hingga level bawah, ama­nah yang diberikan kepada me­reka adalah memberikan pe­la­ya­nan publik yang maksimal sehingga bisa dirasakan lang­sung oleh warganya. Jika ada kesadaran menerapkan pola hi­dup sederhana, hasrat negatif melakukan korupsi pasti hilang. Logikanya, kalau tidak ada ko­rupsi, pelayan kepada ma­sya­rakat pasti maksimal. Ini yang kita harapkan bersama,” ulas Prie G.S.

Untuk mewujudkan pola hi­dup sederhana, lanjut Prie G.S., ada tiga hal penting yang harus dimiliki, yakni kecerdasan inte­lektual, konteks dan kecerdasan emosional.

“Kecerdasan intelek­tual akan memberikan pengetahuan yang utuh atas peran dan fungsi. Konteks akan mendidik PNS Kota Bekasi dalam menjalan­kan tugas yang diemban. Se­dangkan kecerdasan emosional mampu meningkatkan kesada­ran pada posisi tertinggi bahwa tugas itu adalah amanah,” de­mikian ulasnya. [Harian Rakyat Merdeka]