Berita

PKS: Untuk Kebaikan SBY Century harus Selesai Sebelum Ganti Rezim

RABU, 03 OKTOBER 2012 | 19:10 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak penuntasan kasus bailout Bank Century. PKS meminta kasus Century diselesaikan sebelum ganti rezim.

"Ini buat kebaikan Pak SBY. Kalau masalah ini tidak bisa diselesaikan pada masa Pak SBY, maka masalah ini akan menjadi luar biasa pasca beliau,"  ungkap politisi PKS yang juga anggota Timwas Century DPR, Fahri Hamzah, Rabu (3/10).

Hal itu disampaikan Fahri dalam rapat kerja dengan Wakil Menteri Keuangan, Ketua LPS dan Dirut Bank Mutiara di gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta. Dia menilai penuntasan kasus Century dilakukan tak serius, termasuk terkait pembayaran ganti rugi terhadap para nasabahnya, yakni Antaboba Delta Sekuritas.


"Jelas saja jangan mutar-mutar. Sekarang putuskan saja bagaimana skema membayar nasabah. Bila perlu kita bantu dengan APBN. Tolong ibu Wamen (Wamenkeu) samapaikan ke dalam sidang kabinet. Terang-terangan aja,' tambahnya.

Fahri melihat pemerintah bimbang dalam membayar ganti rugi nasabah Bank Century terkait PT Antaboga Delta Sekuritas

"Pemerintah ini lagi bingung, satu sisi takut dikatakan kalau tidak pro dengan nasabah, di sisi lain takut untuk mengeluarkan uang. Kalau saya punya uang pribadi, pasti akan saya bayar," ungkapnya

Dia mengingatkan, pengembalian uang nasabah merupakan bagian dari penegakan hukum.  

"Bagaimana mau mengeluarkan aset bank, tapi penegakan hukum itu tidak jalan," tandasnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya