Siapa Sesungguhnya Antek Asing di Indonesia

Kalangan pemerintah curiga pernyataan LSM yang kerap memojokkan pemerintah adalah pesanan pihak asing yang terganggu dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan rencana pembangunan Indonesia yang sudah matang.

Kecurigaan itu antara lain disampaikan Staf Khusus Menteri Kordinasi Perekonomian, Abdul Rasyid, menanggapi pernyataan anggota Forum Keamanan Nasional (FKN) Indonesia, Haris Azhar, yang mengaitkan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) dengan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

"Jangan-jangan anggota FKN Indonesia Haris Azhar ini yang justru menerima pesanan asing untuk memojokkan MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia)," ujar Rasyid dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka Online, Senin pagi (24/9).

Rasyid menegaskan bahwa pemerintah saat ini sudah jelas sangat tidak pro-asing. Ini dapat dibuktikan dengan kebijakan pemerintah yang melakukan renegosiasi kontrak terhadap perusahaan-perusahaan asing. Ditambah lagi dengan berbagai persyaratan yang semakin ketat bagi perusahaan-perusahaan asing yang mau berinvestasi di Indonesia.

Rasyid juga curiga Haris tidak tuntas membaca MP3EI sehingga memiliki pemahaman yang sangat lemah dan akibatnya cenderung tendensius dalam memberikan penilaian.

"Kalau mau jujur, coba diungkap semua siapa saja yang mendanai kegiatan Kontras dan jaringan LSM-nya selama ini. Jawabannya, pasti lebih banyak orang asing. Nah, lalu siapa sesungguhnya yang pro-asing? Siapa sesungguhnya yang sering menjual data-data tentang Indonesia ke asing? Apa pemerintah? Tentu itu tidak mungkin," tanya Rasyid brtubi-tubi.

Rasyid juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Haris yang memperkuat tuduhan bahwa keberangkatan SBY ke London dan AS berkenaan dengan RUU Kamnas dan MP3EI. Kalau SBY ke luar negeri untuk mempromosikan MP3EI, sambung Rasyid, sangat wajar dan justru bagus sehingga negara-negara lain mengerti apa yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Lagi pula, tidak ada salahnya bila ada investor asing yang menanamkan modal di Indonesia selama mereka mengikuti aturan main yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Investor asing, masih ujarnya, akan membuka lapangan kerja dan mempercepat proses pengentasan kemiskinan.

"Karena itu, dengan analisis yang dikemukakan Haris Azhar, investor asing akan semakin takut datang investasi ke Indonesia. Bukan takut karena terganggu keamanan, tetapi takut karena isu-isu negatif yang dikembangkan oleh LSM terhadap para investor asing," demikian Rasyid menutup uraiannya. [guh]