Berita

presiden SBY/ist

Abdul Rasyid: MP3EI Sudah Matang

SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 | 06:48 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Penilaian anggota Forum Keamanan Nasional Indonesia (FKN), Haris Azhar, yang mengatakan bahwa RUU Keamanan Nasional (Kamnas) memiliki kaitan dengan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dikecam kalangan pemerintah.

Menurut Staf Khusus Menteri Kordinator Perekonomian, Abdul Rasyid, penilaian seperti itu sangat tidak tepat dan cenderung tendensius serta mengada-ada. Bila dibiarkan, pandangan tersebut dapat menyesatkan masyarakat.

Sebagai warganegara yang baik, sebut Rasyid, kalangan LSM memang harus mewaspadai RUU Kamnas. Bahkan, RUU apapun yang sedang dibahas di DPR perlu dikritisi agar sedapat mungkin berpihak bagi kepentingan rakyat banyak.

"Tapi kalau (RUU Kamnas) dikaitkan dengan MP3EI, itu terlalu jauh dan ngawur. Apalagi, disebutkan bahwa kunjungan SBY ke London dan AS dalam rangka mematangkan MP3EI," katanya kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin pagi, 24/9).

"MP3EI itu sudah matang. Dan tak ada kaitannya dengan pihak asing. Malah faktanya adalah MP3EI itu didesain untuk membangun ekonomi Indonesia bagi kesejahteraan rakyat," sambungnya.

Lagi pula, masih kata Rasyid, AS dan Inggris sedang mengalami krisis.

"Jadi, untuk apa SBY bermitra dengan mereka untuk membangun Indonesia yang pertumbuhan ekonominya saat ini sedang dalam keadaan baik dan selalu mengalami pertumbuhan," demikian Rasyid. [guh]


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya