Ancaman boikot bayar pajak yang digulirkan dalam Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Kempek, Cirebon, Jawa Barat, sebenarnya merupakan reaksi keras kiai-kiai NU lapisan tengah atas korupsi yang semakin meluas dan profan yang terjadi dalam pemerintahan Yudhoyono.
Hal ini disampaikan Adhie M Massardi, mantan jubir KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kepada wartawan di Jakarta tadi malam (Sabtu, 15/9).
“Saya melihat ada ketidakpuasan teman-teman di NU yang melihat (pimpinan) PBNU terlalu mesra dengan penguasa, sehingga nyaris tidak pernah mengritisi kondisi sosial, politik, dan ekonomi di negeri ini yang semakin berantakan. Para penyelenggara negara, baik yang di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, seperti hanyut dalam gelombang korupsi yang kian menggila,†ujar Adhie.
“Cara teman-teman menyusupkan ghirah perlawnan terhadap rezim yang korup ini dibungkus dalam kemasan ‘boikot bayar pajak’ yang secara kasat mata memang lebih banyak yang dikorupsinya. Padahal di balik seruan boikot pajak itu, tersembunyi semangat civil disobidience. Semangat pembangkangan sipil, seperti pernah dilakukan Mahatman Gandhi di India terhadap pemerintah Inggris.â€
Sayangnya, menurut Adhie, semangat melawan rezim yang korup ini baru muncul di lapisan tengah elite NU. Belum ke pucuk-pucuk pimpinannya. Makanya, terasa setengah hati. Selintas perlawanan itu malah tampak paradoks, karena dalam Munas dan Konbes NU itu juga diundang orang-orang pemerintah, bahkan Presiden Yudhoyono dijadwalkan yang menutup acara.
“Sehingga, mudah ditebak, setelah selesai acara, api perlawanan yang semula dibayangkan akan berkobar-kobar, bakal langsung redup. Hanya menyisakan abu sebagai jejak api,†tutur aktivis Gerakan Indonesia Bersih ini. [guh]
