RMOL. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM akan terus menggulirkan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) secara sistematis dan serius. Langkah itu sebagai upaya, meningkatkan jumlah wirausahawan (enterpreneur) Indonesia dari 1,56 persen menuju angka 2 persen. Untuk mencapai itu, diperlukan sekitar 1 juta wirausahawan baru.
Demikian disampaikan Deputi V Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) Prakoso Budi Susetyo, di hadapan sekitar 270 peserta seminar “Pemasyarakatan Kewirausahaan†di aula Kampus Universitas Ottow Geisser, Kotaraja, Kota Jayapuran, Selasa (4/9).
“Angka 2 persen dari jumlah populasi penduduk merupakan parameter dunia untuk menetapkan setiap negara memiliki kekuatan ekonomi standar,†katanya.
Menurut Prakoso BS, Indonesia masih butuh sekitar 1 juta enterpreneur untuk menjadi negara berkekuatan ekonomi standar. Jumlah sejuta itu, merupakan kekurangan 0,44 persen dari total 2 persen yang ditargrtkan pemerintah.
“Untuk menutup kekurangan itu, saya berharap akan datang dari para sarjana dan calon sarjana dari kampus-kampus se-Jayapura,†katanya.
Lanjut Koko, demikian sapaan akrab Prakoso, memaparkan seorang wirausaha ialah seseorang yang menemukan produk dan jasa baru yang belum ada di pasar dan bisa memberikan nilai tambah.
"Bagi sebuah negara berkembang seperti Indonesia, tumbuhnya jumlah wirausaha atau entrepreneur mampu menjadi salah satu lokomotif penarik pertumbuhan ekonomi".
Dengan adanya lebih banyak entrepreneur, kata dia, otomatis akan ada banyak lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini akan diisi oleh banyak penduduk yang kesulitan mendapat pekerjaan.
“Sebagai langkah awal, bukalah peluang usaha yang ada di sekitar lingkungan. Dan yang paling terdekat adalah, hobi kita. Buka dan kembangkan hobi kita menjadi peluang usaha. Yang bekerja dulu, jangan terpaku terhadap modal. Modal akan menyusul, bahkan bisa mencari kita, kita punya usaha kontinyu dan berprospek,†tegas Koko, sambil menambahkan profesi sampingannya pun, selain sebagai PNS, adalah punya workshop alias bengkel mobil.
“Dan yang paling utama juga, jangan malu untuk berprofesi sebagai entrepreneur. Jangan terpaku, setelah meraih gelar S1, harus punya kerja bagus dan memiliki fasilitas, minimal sepedamotor, misalnya. Jangan! Tepis pemikiran atau keinginan tersebut, apalagi sekarang ada kebijakan moratorium penerimaan PNS,†papar Koko dalam sambutannya.
Seminar sehari yang dibuka resmi Asda III Bidang Umum Pemprof Papua Drs Waryoto Msi dengan menabuh tifa itu, menyuguhkan tiga pembicara sekaligus, yakni dari Kemenkop UKM Bidang SDM diwakili Asisten Deputi Urusan Pengembangan Kewirausahaan Tati, untuk pembahasan masalah pembiayaan dari Bank Papua, dan kiat-kiat usaha disuguhi salah satu pengusaha derah setempat.
Para peserta seminar itu adalah sarjana dan calon sarjana atau mahasiswa dari universitas dan perguruan tinggi se-Kota Jayapura di antaranya Universitas Cendrawasih, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Umel Mandiri, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) Muhammadiyah, Sekolah Tinggi Teologi, Universitas Saint & Teknologi Jayapura, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer (Stimik), Universitas Yayasan Pendidikan Islam (Yapis), Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (Stisipol), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Port Numbay, dan Akademi Sekretaris Manajemen Indonesia (ASMI).
[dzk]
