Impor Minyak Indonesia Sudah Mengkhawatirkan

Untuk mengurangi impor minyak yang tinggi, pemerintah berencana menyelesaikan pembangunan kilang pada 2018.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wa­cik mengaku pemerintah segera menyelesaikan pemba­ngunan kilang baru.

Menteri asal Partai Demokrat itu mengatakan, pihaknya menar­getkan pembangunan kilang baru selesai pada 2018. Kilang baru tersebut berkapasitas 900 ri­bu ba­rel per hari. “Jika ada tam­bahan kilang, maka masalah BBM se­dikit teratasi. Disamping kita juga terus mengurangi ketergan­tungan terhadap BBM,” ujarnya.

Untuk diketahui, pemerintah menelan pil pahit saat pem­ba­hasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APB­NP) 2012 Maret lalu. Pa­salnya, usulan pe­merintah untuk menaik­kan harga BBM subsidi sebesar Rp 1.500 per liter ditolak DPR.

Menteri Perindustrian (Men­perin) MS Hidayat mengatakan, nilai impor minyak Indonesia su­dah sangat mengkhawatirkan dan mengganggu Neraca Perda­ga­ngan Indonesia (NPI). Menu­rut­nya, saat ini nilai impor mi­nyak Indo­nesia sudah mencapai 14 miliar dolar AS.

“Impor minyak yang tinggi itu harus dikurangi dengan pem­ba­ngunan kilang baru di Balongan dan Tuban,” kata Hidayat.

Menurutnya, saat ini sudah ada investor yang berminat memba­ngun kilang di Indonesia, yakni Kuwait Petroleum Corporation (KPC) dan Saudi Aramco. Di Tu­ban, Jawa Timur, dilakukan Per­tamina dengan Saudi Aramco, sementara di Balongan, Jawa Ba­rat akan dilakukan dengan KPC.    Hidayat mengatakan, investasi untuk kedua kilang tersebut men­capai 20 miliar dolar AS. Kilang tersebut juga akan menghasilkan minyak 300 ribu barel per hari. Jika kilang tersebut disegara di­bangun tahun ini, maka Indonesia bisa menghemat 14 miliar dolar AS kegiatan impor BBM tahun depan.  

Selain itu, keberadaan kedua kilang juga akan menghemat ang­garan 6 miliar dolar AS dari impor petrokimia. Sebab, Indo­nesia saat ini masih harus impor petrokimia karena sedikit in­vestor yang tertarik untuk mem­bangun kilang karena keun­tungan sedikit.

Karena itu, menteri asal Partai Golkar ini meminta Kementerian Keuangan segera menyelesaikan permintaan insentif dari kedua investor tersebut. Saat ini Kemen­terian Keuangan masih mem­ba­has persetujuan final insentif pem­bangunan kilang tersebut.

“Mereka minta tax holiday se­lama 15 tahun, tapi pemerintah bi­sanya kasih 10 tahun. Agus Mar­to (Menteri Keuangan Agus Martowardojo) ja­ngan menye­rah, jangan mau ditekan habis,” tegas Hidayat.

Vice President Fuel Marketing & Distribution Pertamina Su­har­toko mengaku, pihaknya setiap bu­lan harus mengimpor 10 juta ba­rel premium. Menurutnya, se­lain untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, impor juga un­tuk menjaga stok BBM na­sional, terutama premium, agar cukup hingga 17 hari ke depan.

“Impor premium sebanyak itu tujuannya untuk memenuhi ke­butuhan BBM yang cukup besar di dalam negeri,” katanya.

Anggota Komisi VII DPR Rofi’ Munawar mengatakan, te­rus membengkaknya permin­taan BBM subsidi karena pe­merintah tidak sungguh-sungguh menge­lola sektor energi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi.

Over kuota yang dialami setiap tahun ini menyedot anggaran yang cukup besar. Pada akhir 2011 volume BBM kembali me­ngalami over kuota hingga men­capai 1,3 juta kiloliter (KL) atau setara dengan Rp 3 triliun.

Padahal sebelumnya, dalam APBNP 2011 sudah ditetapkan kuota BBM 40,49 juta KL. Na­mun kenyataannya, penggu­na­an BBM subsidi hingga akhir ta­hun 2011 membengkak hing­ga men­capai 41,79 juta KL. Se­cara total subsidi BBM ta­hun 2011 pun mencapai ang­ka yang sangat fantastis, Rp 167 triliun.  [Harian Rakyat Merdeka]