Berita

ilustrasi

Waspadai Kunjungan Hillary Clinton di Tengah Renegosiasi dengan Freeport

JUMAT, 31 AGUSTUS 2012 | 06:53 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Hillary Clinton, ke Indonesia, bersamaan dengan proses renegosiasi kontrak antara pemerintah RI dengan PT. Freeport perlu diwaspadai.

Kunjungan mantan first lady AS itu patut dicurigai sebagai bagian untuk mengamankan dan memastikan kepentingan ekonomi Amerika Serikat di Indonesia, khususnya perusahaan tambang PT. Freeport agar bisa terus mengeruk emas, perak, tembaga dan uranium dari Papua sesuai kontrak yang menguntungkan mereka selama ini sejak tahun 1967 silam.

Ketua Umum Relawan Pejuang Demokrasi (Repdem), Masinton Pasaribu, mengingatkan bahwa kunjungan serupa ke Jakarta juga pernah dilakukan Condoleezza Rice, menteri luar negeri di era Georg W. Bush di tengah pembicaraan mengenai saham cadangan minyak terbesar Indonesia di Blok Cepu. Menyusul kunjungan Rice itu pemerintahan SBY menyerahkan Blok Cepu kepada ExxonMobil yang merupakan salah satu perusahaan minyak raksasa milik AS.

"Bertepatan dengan kedatangan Menlu AS di Jakarta, 3 September 2012, Repdem akan mendatangi kedutaan AS, menyampaikan sikap tegas kami menolak keberadaan PT. Freeport di Papua, Indonesia. Serta menolak segala bentuk intervensi dan penjajahan AS di Indonesia," ujar Masinton kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat pagi (31/8).

"Kesepakatan sekecil apapun renegosiasi antara pemerintah SBY dengan Freeport wajib disampaikan ke publik dan harus mendapatkan persetujuan rakyat Indonesia, khususnya rakyat di Papua," sambung Masinton.

Berdasarkan perhitungan mantan MenkoPerekonomian Kwik Kian Giehingga tahun 2011 Freeport memperoleh 7,3 ton tembaga dan 724,7 juta ton emas. Untuk emas saja, dengan harga Rp 500 ribu per gram keuntungan per tahun yang diperoleh Freeport adalah 724.700.000 gram x Rp 500 ribu atau Rp 362.350 triliun. Setiap tahun, Rp 362.350 triliun dibagi 43 tahun adalah Rp 8.426,7442 triliun. Bila dibulatkan menjadi Rp 8.000 triliun. Sementara Indonesia hanya dapat royalti 1 persen dari angka itu, yakni Rp 80 triliun setahun. [guh]


Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

UPDATE

Prabowo-Pramono Pasangan Kuat Luar Dalam

Sabtu, 04 April 2026 | 06:08

Ancaman Cuaca Ekstrem dan Air Bersih Warga

Sabtu, 04 April 2026 | 05:40

Batas ‘Scroll’ Anak

Sabtu, 04 April 2026 | 05:14

Jangan Keliru Pahami Langkah Prabowo soal Kunjungan ke Luar Negeri

Sabtu, 04 April 2026 | 05:12

Vicky Mundur dari Polisi, Kasus yang Ditangani juga Ikutan Mundur

Sabtu, 04 April 2026 | 04:38

Satu Orang Tewas Imbas Kecelakaan Beruntun di Tol Solo-Semarang

Sabtu, 04 April 2026 | 04:03

Negara Harus Tegas atas Gugurnya Tiga Prajurit TNI

Sabtu, 04 April 2026 | 04:00

Mobil Tertimpa Pohon Tumbang di Bandung, Sopir Tewas

Sabtu, 04 April 2026 | 03:38

IAW Peringatkan Potensi Kebocoran Lebih Besar di Bea Cukai

Sabtu, 04 April 2026 | 03:26

Dedi Mulyadi Lunasi Tunggakan Gaji Pegawai Bandung Zoo

Sabtu, 04 April 2026 | 03:03

Selengkapnya