Berita

ilustrasi

Waspadai Kunjungan Hillary Clinton di Tengah Renegosiasi dengan Freeport

JUMAT, 31 AGUSTUS 2012 | 06:53 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Hillary Clinton, ke Indonesia, bersamaan dengan proses renegosiasi kontrak antara pemerintah RI dengan PT. Freeport perlu diwaspadai.

Kunjungan mantan first lady AS itu patut dicurigai sebagai bagian untuk mengamankan dan memastikan kepentingan ekonomi Amerika Serikat di Indonesia, khususnya perusahaan tambang PT. Freeport agar bisa terus mengeruk emas, perak, tembaga dan uranium dari Papua sesuai kontrak yang menguntungkan mereka selama ini sejak tahun 1967 silam.

Ketua Umum Relawan Pejuang Demokrasi (Repdem), Masinton Pasaribu, mengingatkan bahwa kunjungan serupa ke Jakarta juga pernah dilakukan Condoleezza Rice, menteri luar negeri di era Georg W. Bush di tengah pembicaraan mengenai saham cadangan minyak terbesar Indonesia di Blok Cepu. Menyusul kunjungan Rice itu pemerintahan SBY menyerahkan Blok Cepu kepada ExxonMobil yang merupakan salah satu perusahaan minyak raksasa milik AS.

"Bertepatan dengan kedatangan Menlu AS di Jakarta, 3 September 2012, Repdem akan mendatangi kedutaan AS, menyampaikan sikap tegas kami menolak keberadaan PT. Freeport di Papua, Indonesia. Serta menolak segala bentuk intervensi dan penjajahan AS di Indonesia," ujar Masinton kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat pagi (31/8).

"Kesepakatan sekecil apapun renegosiasi antara pemerintah SBY dengan Freeport wajib disampaikan ke publik dan harus mendapatkan persetujuan rakyat Indonesia, khususnya rakyat di Papua," sambung Masinton.

Berdasarkan perhitungan mantan MenkoPerekonomian Kwik Kian Giehingga tahun 2011 Freeport memperoleh 7,3 ton tembaga dan 724,7 juta ton emas. Untuk emas saja, dengan harga Rp 500 ribu per gram keuntungan per tahun yang diperoleh Freeport adalah 724.700.000 gram x Rp 500 ribu atau Rp 362.350 triliun. Setiap tahun, Rp 362.350 triliun dibagi 43 tahun adalah Rp 8.426,7442 triliun. Bila dibulatkan menjadi Rp 8.000 triliun. Sementara Indonesia hanya dapat royalti 1 persen dari angka itu, yakni Rp 80 triliun setahun. [guh]


Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

KPK Benaran Sakit Jiwa, Gedung Merah Putih Mending untuk Merawat ODGJ

Kamis, 16 Juli 2026 | 19:00

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Berkunjung ke USS Missouri

Sabtu, 18 Juli 2026 | 06:08

Legislator PDIP Minta Pemerintah Gercep Atasi Titik Panas di Sejumlah Wilayah

Sabtu, 18 Juli 2026 | 05:48

Menakar Arah Pemerataan Lewat Pelayaran Perintis

Sabtu, 18 Juli 2026 | 05:20

TNI Kirim Satgas Kompi Zeni dalam Misi Perdamaian PBB di Kongo

Sabtu, 18 Juli 2026 | 04:58

Pemerintah Didorong Segera Bentuk Badan Rempah dan Herbal Nasional

Sabtu, 18 Juli 2026 | 04:38

PBB Dukung Penuh Pemerintahan Prabowo dan Bidik Kemenangan 2029

Sabtu, 18 Juli 2026 | 04:18

Ancaman Industri Hasil Tembakau dan Agenda Global

Sabtu, 18 Juli 2026 | 03:59

BRI Gelar KKB Expo Hadirkan Kemudahan Layanan Pembiayaan Kendaraan

Sabtu, 18 Juli 2026 | 03:45

Data Pengungsi Papua Harus dapat Dipertanggungjawabkan

Sabtu, 18 Juli 2026 | 03:20

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selengkapnya