Berita

pds/ist

Sembari Menunggu Putusan MK, PDS Siap Diverifikasi

JUMAT, 24 AGUSTUS 2012 | 22:25 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Sebagai sebuah partai politik, Partai Damai Sejahtera (PDS) siap mengikuti verifikasi dan persyaratan sebagai peserta pemilu 2014. PDS siap, walaupun saat ini UU 8/2012 tentang Pemilu DPR, DPRD dan DPD telah digugat ke Mahkamah Konstitusi.

"Di UU Parpol, MK memutuskan yang sudah punya badan hukum tak perlu di verifikasi lagi. Jadi PDS tidak perlu verifikasi. Tapi tetap kita kumpulkan data-data apabila di UU pemilu perlu diverifikasi kembali. Namun kita tetap menunggu hasil gugatan ke MK. Yang jelas, kita tetap siap mengikuti verifikasi," kata Ketua Umum DPP PDS, Denny Tewu saat membuka Rakornas bersama DPW Se-Indonesia, di Hotel Ibis Slipi, Jakarta, Jumat, (24/8).

Untuk itu, Denny meiminta Ketua DPW PDS se Indonesia tetap mempersiapkan data untuk mengikuti verifikasi ke KPU.


"Saya meminta DPW mempersiapkan dokumen-dokumen. Untuk verifikasi nanti ke KPU. Setiap DPW wajib menuntaskan verifikasi mengantisipasi hasil gugatan UU Pemilu nanti," ungkapnya

"Saat ini kita koordinasi dengan daerah-daerah sampai sejauh mana kita mampu mempersiapkan. Sebagai partai kita berharap tetap mempersiapkan diri, PDS harus tetap eksis tiap daerah," imbuhnya

Ia meminta pimpinan PDS dari atas sampai ke bawah betul-betul bekerja keras dan harus terus memotovasi.

"DPP memotivasi kepada DPW.  Dan DPW harus melakukan apa yang sudah dilakukan DPP, begitu pula DPC dan sampai ke bawah. Kalau kita betul-betul mau berjuang, pasti kita dapat hasilnya. Indonesia begitu luas, segala kesulitan itu kita maklumi. Saya beryakinan jika mu bersungguh-bersunggunh mau melakukan apa yang DPP lakukan, seharusnya organisasi ini bisa berjalan lebih baik," bebernya

Sebagaimana diketahui, pendaftaran partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan yang disyaratkan dalam UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang telah dimulai sejak tanggal 9 Agustus 2012-7 September 2012. [arp]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya