Hambat Investasi, 824 Perda Dibatalkan

Presiden SBY menyadari bahwa saat ini kita masih mengalami sejumlah hambatan iklim investasi dan kepastian hukum yang dikeluhkan oleh berbagai kalangan. Kedua hal itu berpotensi menciptakan ketidakpastian, ekonomi biaya tinggi (high cost economy), dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas.

"Juga ada keluhan ketika urusan pada tingkat pusat sudah selesai, justru hambatannya ada di daerah," ujar SBY.

Presiden menyampaikan itu dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-67 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Depan Sidang Bersama DPR-DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta (Kamis, 16/8).

Karena itu, Presiden mengajak, semua pihak untuk terus bekerja keras mengurangi ekonomi biaya tinggi itu. Dikatakannya, saat ini pemerintah telah dan sedang mengevaluasi 13.520 Peraturan Daerah. Dan sebanyak 824 Peraturan Daerah telah dibatalkan.

"Demikian pula, untuk meningkatkan aliran investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), perlu diimbangi dengan kecepatan dan kemudahan perijinan," jelasnya.

"Kita sudah menekan dan mempercepat penerbitan ijin berusaha dari semula 60 hari menjadi 17 hari. Sama pentingnya dengan itu, upaya penegakkan hukum sangat penting untuk meningkatkan rasa aman dan stabilitas dalam berinvestasi," tandasnya. [zul]