Hobi Gali Lubang Tutup Lubang Utang Memproduksi Kemiskinan

Meski utang Pemerintah Indonesia mengalami penurunan lebih dari Rp 5 triliun pada periode Mei-Juni 2012, hal tersebut belum mengindikasikan kinerja yang baik. Soalnya, sistem pencatatan keuangan pemerintah amburadul.

Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Har­tati berpendapat, perlunya di­la­kukan audit terhadap mana­je­men utang pemerintah oleh Ba­dan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pasalnya, selama ini tidak ada yang benar-benar mengawasi utang karena hanya didasarkan ke­pada rasio utang yang aman di ba­wah level 60 persen terhadap GDP (Gross Domestic Product).

Menurut dia, selama ini Indo­nesia sudah terjebak ke dalam struk­tur gali lubang tutup lubang. “Lo­gikanya, kita membayar jauh lebih besar dari yang diterima, tetapi akumulasi stok utang terus menumpuk. Inilah manajemen utang di Indonesia,” tuturnya.

Enny menilai, sistem penca­ta­tan keuangan pemerintah masih am­buradul. Ini karena pen­da­pa­tan dari pajak, hibah dan utang menjadi satu keranjang pen­da­patan negara. Hal itu justru me­nyulitkan untuk mem­bicara­kan efektivitas utang dan peng­gu­naannya. “Ini perlu dibenahi su­paya ada akuntabilitas ketika ada pos pengeluaran mana yang di­biayai utang dan pajak, supa­ya jelas,” ujarnya.

Pengamat ekonomi Ichsanud­din Noorsy berpendapat, penu­runan utang tersebut tidak bisa dija­dikan satu-satunya pegangan bah­wa pengelolaan utang peme­rintah sudah baik. Jumlah pemba­yaran dan penerbitan utang hen­dak­nya mempertimbangkan por­si belanja negara yang lain.

“Kita tahu utang dibiayai APBN yang sumber penda­patan­nya meng­gunakan pajak. Pajak itu kan ber­asal dari masyarakat se­hingga mas­yarakat yang harus me­nang­gung utang,” cetusnya.

Noorsy mengimbau pemerin­tah lebih menekankan keperluan utang untuk kebutuhan langsung masyarakat. Tidak hanya menye­lamatkan beberapa sektor eko­nomi tertentu, seperti keuangan atau infrastruktur.

Ke depannya, upaya konkret me­­ngurangi penerbitan utang juga perlu dilakukan pemerintah. Ten­tunya disertai perbaikan sistem penyerapan anggaran nasional.

Selain itu, Noorsy melihat, pe­me­rintah perlu memiliki lembaga yang mampu mengawasi dan mem­berikan rekomendasi kepada Pre­siden terkait kinerja penge­lolaan utang yang independen di luar Kemenkeu.

“Apalagi, Presiden SBY per­nah menyatakan tengah memper­si­apkan gerakan penghematan na­sional. Gerakan ini diharapkan bisa jadi solusi lonjakan subsidi BBM bila tahun ini harga minyak dunia semakin melonjak dan cegah utang baru,” jelasnya.

Apalagi, kata Noorsy, banyak­nya utang pemerintah belum berimbas positif buat rakyat, jus­tru utang memproduksi kemis­kinan. Sebab, banyaknya uang yang harus dibayarkan pemerin­tah berakibat pada hilangnya se­jumlah peluang.

 â€œTidak bisa dipungkiri, utang membebani rakyat. Banyaknya APBN yang digunakan untuk mem­bayar utang, membuat rak­yat makin sengsara. Kalau pe­merintah menganggap utang ti­dak mempengaruhi ekonomi, yang jelas utang membebani rak­yat secara sosial,” tegasnya.

Posisi Rawan

Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta mengatakan, kebija­kan utang luar negeri pemerintah saat ini dalam posisi rawan di te­ngah kondisi ancaman krisis ke­uangan global meski mengala­mi penurunan. Sudah saatnya peme­rintah melakukan peruba­han fun­damental pada kebijakan utang secara kese­luruhan yang dapat di­mulai dari proses penyu­sunan nota keuangan RAPBN 2013.

“Pemerintah juga harus mulai meningkatkan sistem penyerapan anggaran. Kalau tidak, akan se­makin banyak uang yang berasal dari utang tidak terpakai. Kalau loan-nya gratis, ya nggak apa-apa. Tapi ini ada commitment fee atau biaya bunga lainnya,” kata Arif kepada Rakyat Mer­deka.

Politisi PDIP itu menyatakan, utang luar negeri Indonesia selama ini kebanyakan masih dipergu­nakan untuk sektor keuangan di­banding sektor ekonomi riil. Ia pun meng­ingatkan pemerintah agar mewaspadai pertum­buhan utang luar negeri yang me­ningkat pesat lima tahun terakhir.

Arief juga mengungkap­kan be­sarnya jumlah utang pe­me­rintah yang belum menun­jukkan kore­lasi signifikan ter­hadap kua­litas pertumbuhan eko­nomi yang in­dikatornnya ditun­jukkan oleh perbaikan kualitas pela­yanan da­sar kepada masya­rakat. Seperti infrastruktur (energi dan trans­portasi), pendidikan mau­pun ke­sehatan.

Untuk diketahui, berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu yang dikutip Rabu (24/7), total utang Pemerintah Indo­nesia hingga Juni 2012 mencapai Rp 1.938,4 triliun setelah menga­lami kenaikan sebesar Rp 134,55 triliun dari total utang di akhir tahun lalu. Sedangkan adanya penurunan nilai utang sebesar Rp 5,74 triliun berdasarkan posisi utang di Mei 2012 yang sebesar Rp 1.944,14 triliun.  [Harian Rakyat Merdeka]