Berita

ilustrasi

Kader Demokrat Imbau Elitnya Berhenti Pertontonkan Konflik

Ada Upaya Sistematis Mendelegitimasi SBY dan Demokrat 2014
SENIN, 16 JULI 2012 | 13:06 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Penyebutan nama anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Siti Hartati Murdaya, yang dikait-kaitkan dengan masalah dugaan suap di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah, hanya merupakan fitnah yang digembar-gemborkan di media massa.

"Atas nama prinsip praduga tak bersalah, hendaknya kita tetap menempatkan yang bersangkutan sebagaimana mestinya," tulis Koordinator Aliansi Kepedulian Rakyat untuk Keselamatan Bangsa (Akrab), Ruwandi, dalam keterangan tertulisnya kepada diterima redaksi (Senin, 16/7).

Apa yang dialami Hartati, sebutnya, sama dengan terjadi kepada Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Sekretaris Dewan Pembina Andi Mallarangeng. Mereka adalah sasaran antara dari upaya sistematis yang dilakukan untuk mendelegitimasi kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan sekaligus merupakan upaya untuk mengkerdilkan Partai Demokrat menjelang Pemilu 2014.


"Kehormatan para petinggi partai adalah juga merupakan bagian tak terpisahkan dari martabat Partai Demokrat di mata rakyat," imbuhnya.

Dikatakan, dalam keadaan partai yang sedang menjadi sasaran delegitimasi tersebut, sebagai bagian dari keluarga besar Partai Demokrat, Akrab menyerukan agar para kader Demokrat bersatu dan kompak. Bukannya malah mudah terpancing ke dalam nuansa konflik internal, saling menyalahkan, saling mencaci-maki, dan politik cuci-tangan untuk menyelamatkan diri.

"Jika para elite partai terjebak mempertontonkan nuansa konflik di hadapan publik, kami sebagai kader partai sungguh merasa malu karena hal itu justru akan menjadi bahan tertawaan berbagai kalangan di luar Partai Demokrat," imbuh dia lagi.[dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya