Berita

ilustrasi

KPK Bisa Turunkan Harga Gula…

SENIN, 09 JULI 2012 | 12:40 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Harga gula pasir yang terus meroket, dari semula di bawah Rp 9.000 per kilogram kini rata-rata Rp 14.000 per kilogram, sangat tidak wajar. Ini bukan semata akibat hukum ekonomi supply and demand atau persediaan dan permintaan menjelang Ramadhan, melainkan karena ada tangan-tangan jahat mafia (gula) yang dilindungi Kementeriaan Perdagangan.

Hal ini disampaikan koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi kepada Rakyat Merdeka Online siang ini (Senin, 9/7) di Jakarta.

Menurut jubir presiden era KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini, harga sembako, juga harga komoditas lain di negeri ini, lebih banyak dikendalikan oleh para mofioso yang berlindung dan dilindungi penguasa. Di balik semua itu, terjadilah tindak pidana korupsi besar-besaran yang membuat rakyat makin menderita.

“Karena gula merupakan unsur sembako paling penting bagi umat Islam di bulan Ramadhan, GIB telah melaporkan skandal korupsi di balik rekayasa impor 240.000 ton raw sugar (gula mentah) ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan meminta untuk segera ditindaklanjuti,” katanya.

  GIB pekan lalu (Selasa, 3/7) melaporkan ke KPK dugaan tindak pidana korupsi di balik rekayasa impor 240.000 ton gula mentah yang melibatkan Mendag Gita Wirjawan, Wamen Mendag Bayu Khrisnamurti, Dirjen Perdagangan LN Deddy Saleh, Dirut PT PPI Heynrich Napitupulu, Direksi PT Jawamanis Rafinasi (Wilmar Group), Direktur Komersial dan Komoditi LN Hendrix Siregar. Tapi laporan GIB ke KPK itu segera dibantah Mendag dan Wamendag, yang mengatakan proses impor 240.000 ton raw sugar itu sudah berjalan sesuai aturan.

  “Kalau bantahan Mendag dan Wamendag benar bahwa tidak ada unsur kolusi dan korupsi di balik impor ratusan ton gula mentah itu, tentu sekarang pasar akan dibanjiri gula pasir. Akan terjadi oversuplay. Logikanya, harga gula pasir di pasar pasti turun hingga Rp 7.500 per kilogram. Apalagi pada Mei dan Juni pabrik-pabrik gula di dalam negeri juga memasuki musim giling,” tutur Adhie.

Korupsi di sektor gula,menurut Adhie, hanya bagian kecil dari korupsi yang sudah menjadi ciri dari rezim ini. GIB tidak punya pretensi apa-apa dalam membongkar skandal gula ini, kecuali agar umat Islam Indonesia, yang sudah terlanjur percaya bahwa “berbuka dengan yang manis-manis” merupakan hadis Nabi SAW, bisa khusyuk menjalani ibadah puasa. Tidak dirisaukan oleh harga gula yang menggila seperti sekarang ini.

“Makanya, kalau KPK lekas merespon laporan kami, dengan segera memanggil dan memeriksa orang-orang yang terlibat dalam mafia gula itu, insya Allah, dalam tempo singkat harga gula akan kembali normal, sekalipun di bulan Ramadhan,” tutur Adhie.

Kalau KPK tidak perduli kepada nasib umat Islam yang akan segera menjalani ibadah puasa, GIB pekan ini berencana menemui Komisi VI DPR RI yang mengurusi masalah ini.

“Komisi VI bisa memanggil mereka (yang terlibat) untuk dimintai pertanggungjawaban publik atas melangitnya harga gula pasir di pasar,” pungkas Adhie Massardi. [guh]

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Polisi Gagalkan Penjualan Bayi Umur Tiga Hari

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:17

Impor Mobil Pikap India Ancam Industri Lokal

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:05

Bebek Amerika

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:43

Ijazah Jokowi seperti Noktah Hitam Pemerintahan Prabowo

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:27

Upaya Menghabisi Donald Trump Gagal Lagi

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:03

Impor 105 Ribu Pikap India Melemahkan Industri Nasional

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:36

Pengawasan Digital Mendesak Diperkuat Buntut Bus Transjakarta ‘Adu Banteng’

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:20

Pramono Jamin 3.100 Sapi Impor Australia Bebas PMK

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:11

Bukan cuma Salah Tukang Ojek di Pandeglang

Senin, 23 Februari 2026 | 23:50

Vendor Tempuh Jalur Hukum Imbas Proyek Bali Subway Mangkrak

Senin, 23 Februari 2026 | 23:43

Selengkapnya