Berita

Karyawan PT. PLN dan BUMN Strategis Lainnya Ancam Mogok Kerja

SABTU, 30 JUNI 2012 | 16:02 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Memasuki bulan Juli, Konfederasi Serikat Nasional (KSN) memutuskan mogok sampai tuntutan mereka mengenai status karyawan out sourcing di PT PLN (Persero) dipenuhi pemerintah.

Presiden Konfederasi Serikat Nasional, Ahmad Daryoko, dalam surat yang dikirimkannya kepada media massa menyerukan karyawan PT PLN untuk melakukan mogok kerja dalam tiga stadium.

Pada stadium pertama, pekerja tetap datang ke kantor seperti biasa, tetapi tidak kerja. Bila aksi ini tidak direspon juga, maka mogok kerja akan meningkat ke stadium dua dan tiga.

Selama melakukan mogok kerja, karyawan PT PLN diharapkan menggunakan pita merah di lengan kanan atau kiri. Sementara karyawan yang berasal dari Serikat Pekerja BUMN Strategis lain non-PLN diminta menggunakan pita berwarna gelap di lengan saat bekerja.

Daryoko mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat bernomor 101/DPP KSN/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 kepada Presiden SBY. Di dalam surat itu mereka mengajukan dua tuntutan. Pertama, agar praktik karyawan out sourcing dihentikan, dan kedua agar semua karyawan out sourcing yang ada diangkat sebagai pegawai tetap PT PLN. Tetapi pemerintah masih bungkam hingga deadline yang mereka tetapkan berakhir.

Daryoko juga mengingatkan semua anggota Federasi Serikat Nasional yang melakukan mogok kerja agar ekstra hati-hati. Setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan peserta mogok kerja jika mengalami tekanan, intimidasi, larangan, represi dan lain sebagainya.

Pertama, mencatat, merekam dan mempersiapkan saksi-saksi tekait dengan intimidasi tersebut. Kedua, mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan intimidasi tersebut dan melaporkannya kepada Disnaker setempat.

"Perlu diketahui bahwa mogok adalah hak pekerja dan siapapun dilarang menghalang-halangi," ujar Daryoko.

"Setelah bukti-bukti terkumpul maka segera berkoordinasi dengan DPD, DPC SP. PLN setempat atau menghubungi sentral pengaduan di DPP KSN," katanya lagi sambil menyertakan nomor telepon genggam miliknya, yakni 082125166158.

Daryoko berjanji, DPP KSN akan melakukan advokasi bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada peserta mogok kerja.

"Laksanakan dengan penuh tanggung jawab, jaga kekompakan dan tetap semangat," demikian seru Presiden Daryoko. [guh]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Peristiwa Anak Bunuh Diri di NTT Coreng Citra Indonesia

Selasa, 03 Februari 2026 | 05:38

SPPG Purwosari Bantah Kematian Siswi SMAN 2 Kudus Akibat MBG

Selasa, 03 Februari 2026 | 05:20

Perdagangan Lesu, IPC TPK Palembang Tetap Tunjukkan Kinerja Positif

Selasa, 03 Februari 2026 | 04:59

Masalah Haji yang Tak Kunjung Usai

Selasa, 03 Februari 2026 | 04:42

Kilang Balongan Perkuat Keandalan dan Layanan Energi di Jawa Barat

Selasa, 03 Februari 2026 | 04:21

Kemenhub: KPLP Garda Terdepan Ketertiban Perairan Indonesia

Selasa, 03 Februari 2026 | 03:59

BMM dan Masjid Istiqlal Luncurkan Program Wakaf Al-Qur’an Isyarat

Selasa, 03 Februari 2026 | 03:40

Siswa SD Bunuh Diri Akibat Pemerintah Gagal Jamin Keadilan Sosial

Selasa, 03 Februari 2026 | 03:13

Menguak Selisih Kerugian Negara di Kasus Tata Kelola BBM

Selasa, 03 Februari 2026 | 02:59

Rencana Latihan AL Iran, China dan Rusia Banjir Dukungan Warganet RI

Selasa, 03 Februari 2026 | 02:40

Selengkapnya