Kementerian Sosial Sukses Raih Predikat WTP

RMOL. Tahun ini Kementerian Sosial bisa berbangga hati. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai, tata kelola keuangan dan program di Kementerian ini pada tahun 2011 baik dan transparan. Karena itulah BPK menyematkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kemensos.   

Predikat WTP secara resmi di­berikan Ketua BPK Hadi Poer­nomo kepada Mensos Salim Se­gaf Al Jufri dalam acara pe­nye­rahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan ke­men­terian/lembaga tahun 2011 di Pus­diklat BPK, Kalibata, Jakarta, Selasa (26/6).  

“Kami ucapkan terimakasih kepada BPK dan jajarannya. Ber­kat kerja keras dari internal Ke­menterian dan bimbingan BPK, akhirnya Kementerian Sosial meraih WTP,” ujar Mensos seusai acara. Sebelumnya, imbuh Men­teri Salim, pihaknya empat kali berturut-turut hanya mendapat opini Wajar Dengan Penge­cualian (WDP).

Menurut Salim Segaf, predikat WTP ini akan menjadi cambuk bagi jajaran Kemensos untuk ­be­kerja lebih keras dan berko­mit­men kembali meraih predikat yang sama, tahun depan. Salah satu caranya dengan membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Pencanangan Zona Integritas, imbuh Salim, sangat strategis un­tuk mengukur implementasi Ins­truksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pem­berantasan Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Ten­tang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Yang isi­nya antara lain memuat soal pencanangan Zona Integritas dan penerapan pakta integritas oleh seluruh jajaran kementerian atau lembaga. “Kementerian Sosial akan terus mendorong penge­lo­laan keuangan lebih baik, pro­fe­sional, transparan, dan akun­tabel,” janji Salim.

Selain pencanangan Zona In­tegritas, upaya lain Kemensos un­tuk mempercantik tata kelola ang­garannya antara lain dengan me­lakukan penandatanganan kon­trak kinerja dengan seluruh pejabat struktural eselon I di ling­kungan Kementerian Sosial. Hal ini diharapkan membuat kinerja kementerian dalam pengelolaan sistem pengendalian internal lebih bagus.

Menurut menteri asal PKS itu, masalah pengelolaan keuangan negara yang berkualitas berperan penting dalam pembangunan. Hal ini merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih. Selain itu, pihaknya juga berupaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan ke­uangan, utamanya dengan me­nge­depankan penerapan tertib ad­ministrasi pengelolaan keuangan negara agar lebih berkualitas.

Saat ini Kemensos juga beru­sa­ha meng-up grade para petugas auditor di lingkungan irjen. Di­harap, mereka tidak hanya mel­a­ku­kan pengawasan. Tapi juga memberikan pemahaman tentang tata kelola keuangan internal yang baik, sehingga mampu meng­hadirkan laporan keuangan yang lebih efektif dan efisien da­lam melakukan proses moni­toring pengawasan yang didu­kung komitmen auditor.

Tidak hanya melakukan lang­kah pencegahan untuk me­ng­urangi penyalahgunaan anggaran, tetapi juga memberikan pema­ha­man agar semua pihak ber­ko­mit­men mewujudkan tata peme­rin­ta­han yang baik. Sehingga proses audit bisa berjalan transparan dan akuntabel serta diawasi secara sistemik.

Kementerian Sosial juga punya pendekatan religius untuk me­ning­katkan kinerja auditor dan seluruh jajaran internal Kemente­rian ini. “Secara internal tiap bu­lan kami menggelar pengajian dan menghadirkan penceramah-pen­ceramah. Ini untuk menguat­kan iman dan mental seluruh jajaran kami,” imbuh Menteri Salim.

Ke depannya, Mensos ber­harap peningkatan kemampuan integritas auditor juga harus yang didukung pe­ningkatan remu­nerasi. Sebab, bagaimanapun permasalahan yang dihadapi juga tidak mudah dan perlu komitmen yang tinggi.

Menteri Salim Optimis Pertahankan Predikat WTP

Menurut Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, ke­suk­se­san Kemensos me­raih pre­dikat WTP merupakan ha­sil kerja­sama semua jajarannya, plus suksesnya langkah stra­tegis mereka memberangus se­ga­la praktik KKN. “Karena itu kami optimis bisa memper­ta­han­­­kan pe­nilaian WTP dari BPK di ta­hun berikutnya,” tan­das Mensos.

Untuk meningkatkan kinerja Kemensos di masa mendatang, Salim Segaf menuntut selu­ruh jajarannya bekerja sesuai de­ngan tugas pokok dan fungsi di wilayah kerjanya masing-ma­sing. Kesuksesan yang di­raih tahun 2011, merupakan kerja yang patut dibanggakan semua jajaran kementerian.

“Penilaian WTP ini memecut sekaligus jadi modal buat kami untuk menghadirkan tata kelola angggaran yang bebas korupsi,” ujarnya optimis.

Menurut Menteri Sosial, pre­dikat WTP tersebut tidak mung­kin terwujud tanpa kerja keras. Dan yang paling mendasar ada­lah komitmen untuk mengelola keuangan negara secara baik. Pengelolaan keuangan yang baik merupakan standar peni­laian BPK di masa depannya yang ber­dampak pada WTP , WDP atau pre­dikat yang lain­nya. “Jelas WTP harus diper­ta­han­kan di masa mendatang dengan be­kerja lebih keras lagi,” katanya.

Menteri Salim yakin, predi­kat WTP akan bisa kembali di­raih karena pihaknya sudah me­ngetahui berbagai kelemahan-kelemahan pihaknya di masa lalu. Contohnya seperti lemah­nya pengelolaan aset, stok pe­nyangga, dan perjalanan fiktif. Kedepan hal ini harus dikoreksi de­ngan penegakan aturan yang tegas, sehingga bisa memper­kecil tindakan penyelewengan.

“Harus diakui di masa lalu, ber­bagai praktik terkait me­nyang­kut pengelolaan aset, stok penyangga dan perjalanan me­ru­pakan wilayah yang sering di­sa­lahgunakan, sehingga hal itu harus dihilangkan,” tandas dia.

Jika pelanggaran-pelang­ga­ran di atas masih terulang, Men­sos menjamin akan memberi sanksi tegas buat jajarannya. Sa­­lah satu sanksi, pegawai yang mel­anggar akan dibebastugas­kan.

“Kami sudah umumkan ko­mit­men bahwa Kementerian So­sial di bawah kepemimpinan saya menjadi wilayah bebas dari segala tindak korupsi, ko­lusi dan nepotisme. Mudah-mu­dahan WTP bisa kita pert­a­han­kan terus,” ujar Salim.

Menurut Salim, mengubah para­digma lama ke yang baru me­mang tidak mudah. Perlu waktu untuk menghilangkan praktik-praktik korupsi dengan merubah cara berpikir menuju wilayah bebas korupsi. “Walau sukses meraih predikat WTP dari BPK, namun bukan berarti prak­tik korupsi sudah bersih di ling­kungan Kemsos, “ kata Mensos.

Kuncinya, imbuh Mensos, ter­letak pada akuntabilitas da­lam tata kelola keuangan Ne­gara. Inilah yang akan men­jadi pendorong bagi berjalannya reformasi birokrasi dan ter­wu­jud­nya remunerasi yang mem­berikan jaminan pegawai dapat bekerja dengan integritas yang baik, terukur, dan terarah.

“Saya akan pimpin langsung dan perintahkan segenap jajaran Kementerian agar menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas pe­ngeluaran keuangan negara de­ngan sistem akuntansi dan sis­tem kemampuan negara yang dapat menjamin bahwa penge­lua­ran negara dilakukan secara konsisten sesuai dengan pera­tu­ran perundang-undangan. Se­bab, pengeluaran negara yang dilakukan dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,” tegas Salim. [Harian Rakyat Merdeka]