Berita

dr.rizal ramli/ist

SIDANG MK

DR. Rizal Ramli: APBN-P 2012 Harus Dibatalkan

SELASA, 26 JUNI 2012 | 16:33 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RMOL. Akurasi dan kredibiltas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (perubahan) sangat rendah. Prediksi kenaikan harga minyak mentah hingga 110 atau 120 dolar AS per barel sebagai patokan menyusun APBNP hanya untuk menakut-nakuti rakyat. Sebab pada kenyataannya, harganya turun menjadi 90 dolar AS.

Demikian ungkap mantan Menteri Perekonomian DR. Rizal Ramli kepada wartawan usai menjadi saksi ahli pemohon judicial review UU 4/2012 tentang Perubahan atas UU 22/2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012, Pasal 7 ayat (6a) di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), sesaat tadi (Selasa, 26/6).

"Perkiraan rupiah bakal 9000 per dolar hari ini sudah 9.500. Bahkan kalau tidak dintervensi oleh BI, bisa-bisa sudah 10 ribu," beber DR. Rizal.


Dalam persidangan, mantan menteri keuangan itu menguraikan analisanya tentang postur anggaran 2012 kepada majelis hakim. Dari segi penerimaan anggaran, jelasnya, masih banyak terjadi kebocoran-kebocoran terutama di Dirjen Pajak. "Korupsi masih 30 persen, ada sektor-sekor yang mestinya dipajaki, malah tidak dipajaki," sebutnya.

Sementara dari segi pengeluaran, lanjut dia, ada subsudi terselubung sebesar 60 triliun setiap tahunnya dari negara kepada para pemilik bank dan bankir, dan itu berlangsung hingga tahun 2040 nanti.

"Itu sama sekali tidak adil. Harus segera dihentikan, uangnya dipakai kesejahteraan rakyat. Untuk pendidikan, kesehatan, kebutuhan pokok," imbaunya.

Masalah lainnya, masih kata dia, ada subsidi PLN yang membengkak mencapai 50 triliun. Jelas, beban ini tidak bisa dilimpahkan pada rakyat.

"Maka tadi saya minta pada majelis hakim, ini momentum untuk membatalkan APBNP ini, dan meminta pemerintah untuk memperbaikinya sehingga pro rakyat," tandas DR. Rizal.[dem]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

UPDATE

Menteri Ekraf: Kreativitas Tak Bisa Dihargai Nol atau Dipatok

Jumat, 03 April 2026 | 20:06

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

Harga Plastik Dalam Negeri Meroket, Ini Kronologinya

Jumat, 03 April 2026 | 19:42

Kapolda Riau Perketat Penanganan Karhutla Hadapi Ancaman Super El Nino

Jumat, 03 April 2026 | 19:18

Upacara Penghormatan UNIFIL untuk Tiga Prajurit TNI di Lebanon

Jumat, 03 April 2026 | 19:01

Labirin Informasi pada Perang Simbolik

Jumat, 03 April 2026 | 18:52

KPK Siapkan Pemeriksaan Ono Surono Usai Penggeledahan

Jumat, 03 April 2026 | 18:35

BNPB: Tidak Ada Tambahan Korban Gempa Magnitudo 7,6 Sulut dan Malut

Jumat, 03 April 2026 | 18:31

Resiliensi Bangsa: Dari Mosi Integral 1950 hingga Geopolitik Kontemporer 2026

Jumat, 03 April 2026 | 18:03

FWP Polda Metro Hibur Anak Yatim ke Wahana Bermain

Jumat, 03 April 2026 | 17:45

Selengkapnya