Berita

ilustrasi

DR. Hendri Curiga Pemerintahan SBY Ingin Dinegosiasi

SENIN, 25 JUNI 2012 | 11:15 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Renegosiasi kontrak karya pertambangan dengan perusahaan multi nasional (MNCs) adalah salah satu wujud koreksi menuju nasionalisme ekonomi. Tetapi, renegosiasi bukan untuk diwacanakan, melainkan untuk dilaksanakan.

Begitu kritik yang disampaikan Managing Director Econit Advisory Group, Dr. Hendri Saparini, menyikapi pernyataan yang disampaikan Presiden SBY usai menghadiri KTT Pembangunan Berkelanjutan di Rio De Janerio, Brazil, akhir pekan lalu.

SBY meminta agar rakyat dan dunia usaha mendukung langkah pemerintah merenegosiasi kontrak karya dengan perusahaan tambang MNCs yang beroperasi di Indonesia sejak lama.

"Saya memiliki kewajiban moral untuk  melakukan perubahan," kata SBY sambil menambahkan sudah saatnya Indonesia memiliki konsep kegiatan ekonomi yang lebih baik dan adil.

Bulan Januari lalu SBY menerbitkan Keppres 3/2012 tentang Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian KK dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Namun sejauh ini belum terlihat hasil apapun dari kebijakan itu.

Menurut Hendri, SBY sudah dikenal sebagai pemimpin yang senang mewacanakan sesuatu yang sepintas memang terlihat bermanfaat bagi negara dan rakyat tanpa melakukan apapun untuk membuktikan omongannya.

"Oleh karena itu, saat SBY menggembar-gemborkan akan merenegosiasi kontak tambang saya yakin bahwa SBY justru sedang tidak akan melakukan renegosiasi," ujar Hendri kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Senin, 25/6).

Kalau tidak untuk merenegosiasi, lantas untuk apa?

"(SBY) justru sedang mengabarkan sedang membuka kesempatan untuk dinegosiasi," jawabnya.

Bila pemerintah serius, maka kebijakan itu akan berdampak sangat besar bagi pemilik modal dan kontraktor. Bila sudah begini, daripada memilih renegosiasi, mereka pasti lebih suka memilih negosiasi dengan sang pembuat kebijakan. [guh]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya