Ini Kebijakan Nasionalis Mentah ala SBY

RMOL. Secara konten, selain Peraturan Presiden (Perpres) soal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Peraturan Pemerintah (PP) 24/2012 tentang divestasi saham minerba, Peraturan Menteri ESDM 07/2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral bisa disebut sebagai kebijakan yang nasionalistik.

"Ini kebijakan mentah. Yang dikenai aturan hanya pengusaha nasional, sedangkan Freeport, Newmont dan kontrak karya asing tidak. Nasionalis darimana? Ingat membuat smelter tidak seperti buat kandang ayam," kata anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saa lalu (Minggu, 24/6).

Dewi mengingatkan bahwa banyak pengusaha nasional sudah berinvestasi besar namun tiba-tiba proyek mereka harus terhenti gara-gara kebijakan SBY yang nampak nasionalis ini.

Dewi sepakat dengan semangat larangan ekspor dalam bentuk bahan mentah hingga tahun 2014. Pelaku usaha pertambangan juga memang perlu mengolah dalam negeri untuk mendapatkan nilai tambah, tidak hanya bagi negara juga bagi masyarakat dan perusahaan itu sendiri. Dan hal ini juga sesuai dengan amanat UU 4/ 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

"Namun hal ini tidak bisa dilakukan dengan cara pemaksaan tanpa dasar dan tanpa solusi yang jelas. Perlu ada semacam road map komprehensif dan terukur yang jelas sehingga arahnya jelas dan tidak membingungkan pelaku usaha dan stake holder pertambangan yang terkait," demikian Dewi. [ysa]