Peneliti LIPI: Kepala Daerah Sering Lebih Patuh kepada Partai daripada Atasan

Sistem pemerintahan daerah merupakan replika dari pemerintahan nasional. Hal itu merupakan konsekuensi dari kontruksi UUD 1945 dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Ada hirarki dan koordinasi yang jelas antara pemerintahan pusat dan daerah agar terbangun sinergi dan efektifitas pemerintah," kata peneliti senior LIPI, Syamsudin Haris dalam seminar Transaksi Politik Pilkada: Pangkal Pergeseran Kebijakan Publik Yang Tidak Pro Rakyat" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarata, Jumat, (22/6).

Namun, Haris melihat, dalam UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, memang ada beberapa yang problematik sistem Pemda. Seperti, tidak ada hubungan hirarkis antara Pemda provinsi dengan kabupaten/kota sehingga tidak terbangun relasi dan koordinasi.

"Padahal, sesuai konstitusi, kabupaten/kota adalah bagian dari provinsi," ungkapnya.

Tak hanya itu, loyalitas kepala daerah terhadap parpolnya, bahkan terhadap penyandang dana pada saat pilkada, acapkali lebih dominan ketimbang loyalitas kepada pemerintah di atasnya. "Sehingga 'mbalelo' kepala daerah potensial muncul," ujarnya, dalam seminar yang digelar Partai Hanura tersebut.

Akibatnya, efektifitas pemerintahan daerah lebih ditentukan oleh faktor kepemimpinan kepala daerah dan partai ketimbang sistem pemerintahan daerah seperti telah diatur oleh UU. [zul]