Berita

Nasaruddin Umar/ist

Politik

KORUPSI PENGADAAN ALQURAN?

Prof. Nasaruddin Umar Pastikan akan Kooperatif

KAMIS, 21 JUNI 2012 | 10:43 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki dugaan korupsi pengadaan Alquran di lingkungan kementerian yang saat ini ia pimpin.

"Saya sih, saya persilakan saja (untuk diusut) kalau ada yang terlibat. Tapi insya Allah, mudah-mudahan ada klarifikasilah," jelas Nasaruddin Umar saat dihubungi Rakyat Merdeka Online (Kamis, 21/6).

Nasaruddin Umar mengungkapkan, bahwa tiap tahun, Kementerian memang melakukan pengadaan Alquran. Karena kebutuhan Alquran sampai kantor Urusan Agama yang ada di seluruh kecamatan harus dipenuhi.

"Kan itu kebutuhan sampai ke KUA-KUA. Itu (pengadaannya) ada di eselon III. Memang penanggung jawabnya di atas, masih ada direkturnya," jelas gurubesar Ilmu Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. 

Sambil menunggu bagaimana penyelidikan KPK, Nasaruddin menegaskan, bahwa pihaknya akan mengumpulkan data-data seputar pengadaan Alquran tersebut.

"Kita menunggu saja. Kalau memang ada temuan (korupsi). Kita kooperatif siapapun yang terlibat. Sementara ini kita kumpulkan datanya. Mudah-mudahan tidak ada masalah," harapnya.

Ihwal bahwa KPK saat ini tengah mendalami dugaan korupsi pengadaan Aquran di Kementerian Agama, dibenarkan Ketua KPK Abraham Samad kemarin.

Meski tak membeberkan berapa persisnya kerugiaan negara akibat korupsi pengadaan Alquran itu, Abraham memastikan, kejadiannya pada saat saat Dirjen Pendidikan Agama Islam dijabat Nasaruddin Umar.

"Dia lupa tahunnya. Dia hanya ingat nama saya saja, Nasaruddin Umar," sambung Nasaruddin mengklarifikasi sambil meluruskan, yang betul dia saat itu menjabat sebagai Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. [zul]


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

UPDATE

Persib Naik Peringkat Usai Tahan Imbang Dewa United

Senin, 12 Oktober 2026 | 02:20

Menata Kembali Pendidikan Kita

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:58

Koperasi di Bima Sukses Produksi Garam Merah Putih

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:35

Golkar Perkenalkan Sistem Dapil Nasional, Begini Penjelasannya

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:15

Dua Tahun Prabowo-Gibran: Paradoks Kebijakan Pertahanan Negara

Senin, 12 Oktober 2026 | 00:48

Baintelkam Polri Alami Perombakan di Era Suyudi

Senin, 12 Oktober 2026 | 00:20

Taruna Merah Putih Gelar Taman Talks Kupas Masa Depan Kerja di Era AI

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:45

Polemik Revitalisasi Taman Coatesville, Warga Protes Bangunan 480 Meter Persegi

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:33

Pangandaran Run 2026 Rajut Kebersamaan TNI dan Rakyat

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:18

Manggala Agni Turun Tangan Padamkan Karhutla yang Mendekati Permukiman

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:07

Selengkapnya