Berita

presiden sby/ist

PKS: Indonesia di Bawah Pemerintahan SBY Memang Pantas Disebut Negara Gagal

KAMIS, 21 JUNI 2012 | 10:29 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RMOL. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintahan SBY telah gagal menjalankan peran dan kewajibannya. Akibatnya, Indonesia dicengkeram berbagai persoalan di semua bidang.

Karena itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra, tidak kaget dengan penilaian The Fund for Peace (FFP) yang menempatkan Indonesia pada urutan ke-63 dari 178 negara-negara gagal di dunia. Indra bahkan menilai laporan FFP itu cukup tepat memberikan penilaian pada Indonesia.

Kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 21/6), Indra memberi contoh dalam kasus hukum. Rasa keadilan rakyat Indonesia sungguh tercabik-cabik. Penegakan hukum pun sangat lemah dan sangat tebang pilih; tajam ke bawah namun tumpul ke atas.


"Kasus korupsi terus marak, kejahatan dan kekerasan marak, peredaran narkoba membuat rasa aman publik sangat terusik. Selain itu pemerintah kerapkali gagal melindungi hak rakyat dari perampasan para pemilik modal  yang pada akhirnya membuat masyarakat frustasi dan berujung pada tindakan anarkisme dan konflik berkepanjangan," kata Indra, yang juga anggota Komisi III DPR.

Contoh kegagalan lainnya, masih kata  menurut Indra, di bidang ketenagakerjaan. Hampir setiap hari terdengar ada unjuk rasa, sebagai akibat ketidakmampuan pemerintah menjadi wasit dan regulator yang baik, sehingga penyimpangan hubungan industrial marak terjadi dimana-mana.

"Sudahlah TKI kita lebih banyak jadi budak-buruh di luar negeri dengan beragam masalahnya, pekerja dan buruh kita di dalam negeri juga terkesan dibiarkan menjadi objek perbudakan modern dengan tameng outsourcing dan pekerja kontrak. Di bidang lainnya juga pemerintah tidak mampu berbuat banyak," demikian Indra. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya