Berita

presiden sby/ist

PKS: Indonesia di Bawah Pemerintahan SBY Memang Pantas Disebut Negara Gagal

KAMIS, 21 JUNI 2012 | 10:29 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RMOL. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintahan SBY telah gagal menjalankan peran dan kewajibannya. Akibatnya, Indonesia dicengkeram berbagai persoalan di semua bidang.

Karena itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra, tidak kaget dengan penilaian The Fund for Peace (FFP) yang menempatkan Indonesia pada urutan ke-63 dari 178 negara-negara gagal di dunia. Indra bahkan menilai laporan FFP itu cukup tepat memberikan penilaian pada Indonesia.

Kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 21/6), Indra memberi contoh dalam kasus hukum. Rasa keadilan rakyat Indonesia sungguh tercabik-cabik. Penegakan hukum pun sangat lemah dan sangat tebang pilih; tajam ke bawah namun tumpul ke atas.


"Kasus korupsi terus marak, kejahatan dan kekerasan marak, peredaran narkoba membuat rasa aman publik sangat terusik. Selain itu pemerintah kerapkali gagal melindungi hak rakyat dari perampasan para pemilik modal  yang pada akhirnya membuat masyarakat frustasi dan berujung pada tindakan anarkisme dan konflik berkepanjangan," kata Indra, yang juga anggota Komisi III DPR.

Contoh kegagalan lainnya, masih kata  menurut Indra, di bidang ketenagakerjaan. Hampir setiap hari terdengar ada unjuk rasa, sebagai akibat ketidakmampuan pemerintah menjadi wasit dan regulator yang baik, sehingga penyimpangan hubungan industrial marak terjadi dimana-mana.

"Sudahlah TKI kita lebih banyak jadi budak-buruh di luar negeri dengan beragam masalahnya, pekerja dan buruh kita di dalam negeri juga terkesan dibiarkan menjadi objek perbudakan modern dengan tameng outsourcing dan pekerja kontrak. Di bidang lainnya juga pemerintah tidak mampu berbuat banyak," demikian Indra. [ysa]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

UPDATE

Insiden di Lebanon Selatan Tak Terlepas dari Eskalasi Israel-Iran

Jumat, 03 April 2026 | 10:01

Emas Antam Ambruk Rp85 Ribu, Termurah Dibanderol Rp1,4 Juta

Jumat, 03 April 2026 | 09:54

UNIFIL Gelar Upacara Penghormatan Terakhir untuk Tiga Prajurit TNI

Jumat, 03 April 2026 | 09:48

KPK Tegaskan Tak Ada Intimidasi dalam Penggeledahan Rumah Ono Surono

Jumat, 03 April 2026 | 09:40

Komisi VIII DPR Optimis Jadwal Haji 2026 Tetap Aman dan Lancar

Jumat, 03 April 2026 | 09:26

Aksi Borong Bensin Picu Kelangkaan BBM di Prancis

Jumat, 03 April 2026 | 08:51

Reformasi Maret Tuntas: Jalan Terang Modal Asing Masuk Bursa

Jumat, 03 April 2026 | 08:26

Wall Street Melemah Tipis, Investor Berburu Aset Aman

Jumat, 03 April 2026 | 08:13

Serangan Israel Lumpuhkan Dua Pabrik Baja Iran, Produksi Terhenti hingga Setahun

Jumat, 03 April 2026 | 08:04

Dolar AS Perkasa, Indeks DXY Tembus Level Psikologis 100

Jumat, 03 April 2026 | 07:50

Selengkapnya